Tifa Papua Online

Intifada Memakan 3 Brimob

2006-03-19T13:10:00.000+09:00

Kesaksian jurnalis televisi ketika merekam tragedi yang menyanyatkan hati.
oleh: Gatot Aribowo

"SAYA TAHU DIA PERGI (MAIN) BILYARD." Kata itu keluar dua kali dalam isak tangis Ida, di teras ruangan UGD RSUD Abepura, Kamis siang, 16 Maret lalu. Lirih. Air mata berlinang, mengiringi suasana haru orang-orang disekitarnya. Dipeluknya seorang anggota Brimob Polda Papua dan ditumpahkan kesedihan dan kepiluan hati seorang istri yang ditinggal mati suaminya.
Ida adalah istri dari Briptu Arizona yang meninggal di RSUD Abepura usai pembubaran aksi pemalangan jalan menuntut penutupan PT Freeport di depan Kampus Uncen, Abepura, 16 Maret lalu. Selain Briptu Arizona, dua anggota Brimob lainnya, masing-masing: Brigadir Syamsudin dan Baratu Daud Sulaiman meninggal ditempat kejadian. Sementara 1 intel Lanud Jayapura, Agung Triyadi ditemukan tewas mengenaskan didalam kampus Uncen.
Sedangkan yang luka-luka, sedikitnya ada 20-an orang dengan 1 kritis. Sebagian rawat di RSUD Abepura dan sebagian RS Bhayangkara Polda Papua. Data terakhir menyebutkan, 2 kritis.
Brigadir Syamsudin dan Baratu Daud Sulaiman dievakuasi dua jam setelah kejadian berlangsung. Proses evakuasi berjalan lamban mengingat suasana saat itu masih riskan.
Pembubaran aksi pemalangan jalan menuntut penutupan PT Freeport dilakukan setelah proses negosiasi mentok. Akhirnya pembubaran paksa itu berbuntut aksi lempar batu dari kelompok massa yang melakukan pemalangan jalan.
Aksi lempar batu terjadi dua kali. Aksi yang pertama terjadi di jalan depan pelataran Aula Uncen. Berawal ketika Waka Polresta Jayapura Kompol Gatot Aris Purbaya meminta bubar ke massa dari pengeras suara mobil polisi. Namun seruan itu tak digubris oleh massa. Berkali-kali seruan, malah menuai lemparan batu. Suasana mulai kacau. Barikade pasukan polisi bertameng dari Satuan Dalmas Polresta Jayapura menjadi tameng. Sedikit-sedikit upaya meredam yang dilakukan beberapa koordinator massa dan komandan-komandan lapangan dari Polisi mampu menghentikan aksi lemparan batu.
"Kami meminta ke anggota masyarakat yang tidak tergabung dalam aksi, agar keluar dari pinggir kanan kiri jalan! Kami tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi," teriak salah seorang petugas polisi dari pengeras suara. "Kami menghimbau ke saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada ditengah jalan, agar segera membubarkan diri! Kalian telah melanggar undang-undang dengan mengganggu ketertiban umum. Sekali lagi, atas nama undang-undang, kami meminta untuk segera membubarkan diri!"
Seruan-seruan itu terdengar berulang kali setelah massa belum juga keluar dari badan ruas utama jalan. Bahkan terus menuai emosi dari massa.
Emosi itu sebetulnya sudah bangkit ketika barikade polisi maju dua langkah saat proses negosiasi berlangsung sebelum aksi lempar batu yang pertama terjadi.
Nego dilakukan antara koordinator dengan petugas polisi yang jadi komandan lapangan. Tidak jelas, siapa yang komandan. Terlihat Kapolresta Jayapura AKBP Taufik Pribadi –yang baru dua minggu dilantik- juga jarang memegang kendali. Lebih sering dilakukan oleh pejabat-pejabat Polda Papua yang berpangkat satu tingkat diatasnya. Setidaknya ada dua pejabat Polda Papua berpangkat melati tiga (Kombes) yang sering bergantian melakukan negosiasi. Ditengah-tengahnya, Direktur Kontras Papua Pieter Ell ikut membantu proses nogosiasi antara dua pihak yang berhadapan.
Masih dalam nego-nego, Kosmos, salah seorang pucuk koordinator, meminta massa-nya mundur empat langkah ke belakang setelah menyatakan akan menjamin kehadiran Pangdam XVII/Trikora dan Kapolda Papua dalam aksi berikutnya. "Saya menjamin, dengan bantuan lobi kakak-kakak kita, Pangdam dan Kapolda akan datang menemui kita. Tapi tidak hari ini. Aksi berikutnya, hari Sabtu (18 Maret). Sekarang saya minta, mundur empat langkah! Satu..! Dua...!Tiga...! Empat...!" Terdengar suara Kosmos melalui pengeras suara ke arah massa.
Disaat bersamaan, tiba-tiba barikade polisi maju dua langkah. Ketika itulah emosi massa mulai bangkit. Kosmos sempat memperingatkan barikade polisi untuk tetap mundur, kembali ke tempat semula. Namun tidak digubris oleh barikade polisi.
Usai aksi pelemparan batu yang pertama, Selvius Bobby yang selama ini terkenal dengan Front Perjuangan Pembebasan Rakyat (Pepera) Papua Barat ditangkap, dan dimasukkan ke truk polisi. Sempat terdengar teriakannya berkali-kali, "kawan-kawan! Kawan-kawan!" Sebelum akhirnya truk itu lari ke arah Abepura membawa Selvi –panggilan Selvius Bobby- menuju Polresta Jayapura.
Penangkapan Selvius ini memicu semakin alotnya negosiasi kedua yang dilakukan setelah aksi pelemparan batu yang pertama. Massa masih menduduki jalan. Kali ini mundur ke arah pintu gerbang Kampus Uncen. Berjarak sekitar 10-15 meter ke Abepura dari jembatan penyeberangan. Mereka duduk bersila, bergerombol memenuhi badan jalan yang terdiri dari dua ruas. Dibelakangnya, api masih menyala-nyala dari dua area tempat pembakaran ban. Asap menerpa ke tempat saya berdiri di jembatan penyeberangan.
Beberapa orang dari kelompok massa telah mempersiapkan batu-batu. Siap dilempar bila terjadi pemaksaan dari polisi. Sedikitnya dua orang terlihat telah menyiakan batu ditangannya yang dilipat ke belakang.
Disisi pinggir kiri jalan (dalam area kelompok massa), terlihat 3 anggota intel dari beberapa kesatuan TNI maupun polisi. Salah satunya Agung Triyadi, intel Lanud Jayapura yang ditemukan tewas didalam lingkungan kampus Uncen, saat dilakukan penyisiran usai kejadian. Dimungkinkan, Agung dan kawan-kawan disampingnnya telah diincar beberapa orang dari kelompok massa.
Dibawah jembatan penyeberangan, sebuah tenda perpal warna oranye telah terpasang. Terikat dengan tali yang diikat di jembatan dan pintu gerbang Kampus Uncen. Entah dimaksudkan untuk apa. Sebab disekitar lokasi tenda, teduh oleh rindangnya pohon.
Jalan ke arah Sentani, sepanjang 20-an meter dari jembatan penyeberangan, pohon-pohon sengaja ditumbangkan dan ditaruh di tengah jalan. Beberapa lokasi, api terlihat menyala-nyala dari tumpukan ban yang dibakar. Asap tebal mengepul..
Sementara didepan gerombolan massa, Kasat Sabhara Polresta Jayapura, AKP Rumarupen terlihat masih melakukan negosiasi dengan beberapa koordinator aksi. Negosiasi juga dibantu oleh beberapa orang dari massa yang dianggap tetua.
Negosiasi hampir membuahkan hasil. Koordinator-koordinator massa setuju akan membuka satu ruas jalan. Dengan catatan: Selvius Bobby dilepas. Tapi massa menghendaki Selvi dilepas dulu ke hadapan mereka.
Belum sempat negosiasi dilanjut ulang, dua truk Brimob datang dengan kecepatan tinggi dari arah Abepura. Berhenti tepat di belakang barikade polisi yang berjumlah tidak kurang dari 30-an anggota. Melihat itu, massa mulai bersiap-siap. Beberapa koordinator massa mulai enggan melanjutkan negosiasi. Suasanan semakin panas.
Ditengah barisan massa, beberapa orang mulai mengambil batu, disiapkan ditangan yang dilipat di belakang tubuhnya. Ada juga yang pegang batunya ditunjukkan. Siap dilempar, bila chaos.
Sebagian yang lain memberi aba-aba ke arah massa yang berada di luar badan jalan untuk masuk ke barisan.
Barisan massa terdepan mulai berpegangan tangan. Kosmos terlihat mundur ke sisi kanan barikade massa, lalu masuk ke ke tengah-tengah barisan terdepan massa. Ikut bersila. Sejenak kemudian bangkit dan memberikan arahan. Tangannya bergerak-gerak ke depan belakang, kadang memutar mengikuti gerakan tubuhnya mengiringi instruksinya ke beberapa orang didepannya. Sesaat kemudian, dia masuk lagi ke barisan terdepan dan berpegangan tangan dengan anggota massanya disisi kanan kiri.
Didepan, barikade polisi Dalmas Polresta Jayapura bergeser ke ruas jalan seberang kampus. Jumlahnya tidak kurang dari 30-an. Disisi satunya, barikade polisi Brimob Polda Papua membentuk barisan barikade bertameng lebih besar dari tameng Dalmas.
"Sekali lagi, kami minta ke masyarakat yang ada di depan, yang memenuhi jalan. Agar membubarkan diri!" Suruan dari polisi terdengar kembali diiringi barikade polisi yang mulai maju beberapa langkah. Tiba-tiba dari ruas jalan sisi barikade Dalmas, tiga anggota Brimob berlari dari pinggir masuk ke tengah-tengah, diantara dua barikade yang berhadapan. Tembakan gas air mata ke atas.
Massa bubar. Chaos. Lempar batu.
Massa berlarian ke arah kampus, di kanan kiri jalan. Dikejar aparat. Barikade meringsek maju, sepanjang 30-an meter dari posisi semula. Melewati jembatan penyeberangan dan pintu gerbang kampus. Ada 60-an anggota gabungan Dalmas dan Brimob.
Serangan batu dari sisi kiri kanan, dari dalam kampus menerpa dengan iringan khas, "hu...hu...hu...hu." 60-an anggota ini terjebak. Dibelakang, tidak ada pasukan yang menghalau massa. Mereka juga terhalau oleh serangan batu.
Mau masuk kampus, daerah terlarang. Tidak ada hak polisi masuk area kampus. Ini dimanfaatkan massa yang terus menyerbu dengan Intifada, sebutan khas Palestina ketika melawan Israel dengan lemparan batu.
Serangan intifada itu membuahkan hasil. Satu, dua, tiga dan seterusnya, anggota yang membetuk barikade berlindung tameng, berjatuhan. Coba berlarian mundur ke posisi semula. Jatuh, tersangkut pohon. Dimanfaatkan massa yang berhamburan keluar kampus.
Menyerbu. Menghajar. Menjatuhkan batu, besar atau kecil ke tubuh anggota-anggota polisi yang jatuh. Tak berdaya. Menunggu ajal menjemput, saat itu juga.
Dramatis. (*)

Kemarahan Yang Belum Reda

2006-03-19T12:39:00.000+09:00

oleh: Gatot Aribowo

3 kawannya meninggal mengenaskan. Didepan mata mereka. Dendam seperti menggelayuti. Tak perduli ke sesama anggota polisi, Brimob juga sering melampiaskan emosi.

TRATATAT...TRATATAT..TAT..TAT...TANG..TANG...
Jum`at malam, beberapa kali tembakan terdengar tak jauh dari Balai Wartawan, Kantor PWI Papua. Saka, salah seorang warga yang tinggal dilingkungan Kantor PWI Papua coba mengintip dari balik pagar. Tak ada anggota polisi yang menenteng senjata.
Sabtu paginya, kembali dia dengar beberapa kali tembakan. Dia berdiri di depan pagar Balai Wartawan. Dilihatnya seorang anggota Brimob berdiri dipinggir jalan, depan Polsek Jayapura Selatan menembakkan senapannya ke atas. Polsek itu letaknya 20-an meter dari Balai Wartawan.
Siangnya dia ketemu dengan temannya yang bertugas di Polsek Jayapura Selatan. Cerita-cerita, ternyata ada anggota Brimob Polda Papua yang memainkan senjata di Polsek. Tak ada anggota sesama polisi yang berani memperingatkan, atau melarang. Anggota Polsek diminta kerjasamanya oleh Brimob untuk mengamankan mahasiswa dari pegunungan –daerah gunung seperti: Wamena, Puncak Jaya, Tolikara, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Paniai- yang menyembunyikan diri di sektor Jayapura Selatan. Sebab banyak warga pegunungan yang merantau ke Jayapura dan menghuni di daerah Jayapura Selatan, utamanya pemukiman di belakang Kantor Walikota Jayapura.
Kantor Walikota itu letaknya juga tak jauh dari Polsek. Hanya dihalangi area kosong seluas lebih dari satu hektar, naik ke ketinggian. Jumat malam, Sabar, seorang warga yang tinggal tak jauh dari Kantor Walikota juga mendengar tembakan yang berasal dari pemukiman. Tembakan untuk menakut-nakuti.
Ketakutan memang menyelimuti warga –baik yang melintas atau bermukim- di daerah Padang Bulan, Abepura, Kotaraja hingga Entrop. Daerah Entrop hingga ke Jayapura kotanya, tak terdengar tembakan sama sekali.
Markas Brimob Polda Papua letaknya di Kotaraja. Jika diurut daerahnya dari Bandara Sentani ke Jayapura, urutannya sebagai berikut: Kabupaten Jayapura (kota kabupatennya Sentani), Buper, Waena, Padang Bulan, Abepura Kota, Kotaraja, Skyland (jalanan naik), Entrop, terputus ke dua arah menuju Jayapura yakni melewati Polimak dan Hamadi.
Kampus Uncen Lama, letaknya diantara Padang Bulan dan Abepura Kota, bersebelahan dengan Kampus STT GKI yang berhadapan dengan Lapangan Trikora.
Jalan penghubung dari Abepura ke Sentani hanya ada satu. Tidak ada jalan alternatif. Jadinya ketika diblokade (dipalang) lalu lintas akan lumpuh total. Warga yang dari Jayapura dan Abepura ke Padang Bulan, Waena hingga ke Bandara di Sentani dan Sentani Kota tidak akan bisa melintas. Inilah yang menyebabkan beberapa penerbangan pesawat mengalami kerugian, selain aktivitas perekonomian lainnya.
Sedang dari Abepura ke Jayapura memiliki alternatif lain, selain melewati Markas Brimob di Kotaraja. Alternatif pertama: memutar ke lingkaran Abepura melalui Tanah Hitam tembus ke Skyland. Jalan ini merupakan ruas jalan utama juga. Sementara alternatif lain melalui jalan-jalan tikus, tanpa perlu melintas di Markas Brimob terletak.
Alternatif terakhir inilah yang digunakan pasukan Brimob mengatur lalu lintas ketika area jalan didepan markasnya mereka tutup. Penutupan jalan ini dibarengi dengan sweeping Mahasiswa Pegunungan. Sweeping terkadang dibarengi dengan tindakan kekerasan. Bentakan ke warga yang melintas dengan kendaraan sering terlontar. Emosi masih menyelimuti dari Kamis sore, 16 Maret hingga Sabtu pagi.
Jumat pagi sebetulnya aktivitas perekonomian di Abepura mulai berangsur-angsur pulih. Namun ketika beberapa anggota Brimob mulai keluar dengan kendaraan dan mengalungkan senjatanya, warga mulai ketakutan kembali. Anggota-anggota Brimob ini berseliweran disepanjang daerah Abepura. Diperbukitan-perbukitan yang mengelilingi Abepura sering terdengar rentetan senjata. Tidak hanya diperbukitan, kadang rentetan senjata terdengar ditengah-tengah pemukiman penduduk. Mencekam, bak film-film Koboi.
Anggota-anggota ini tidak lagi terkontrol. Bahkan Kapolda Papua Irjen Pol Tommy Jacobus berkata, "saya tidak bisa mengendalikan mereka. Cuma bisa menghimbau."
Mereka melakukan sweeping sendiri. Tanpa komando.
Seorang anak berumur 10 tahun, Katrin Ohaee menuai emosi tindakan koboi yang dilakukan Brimob. Anak itu hingga Sabtu menjalani operasi pengeluaran peluru. Sebutir peluru nyasar ke punggung sebelah kanannya, Jumat siang, 17 Maret lalu.
Anak ini sedang mengambil jemuran bersama ibunya di belakang rumahnya yang terletak di depan Markas Korem 172/PWY di Padang Bulan, Abepura. Celakanya, posisi belakang rumahnya yang terlindung malah terhantam peluru nyasar.
Ketika saya hendak mengecek kondisinya ke Ruang Bedah RSUD Abepura, Sabtu siang, seorang Brimob berpakaian preman langsung melakukan pengusiran. Dengan nada bentakan, "atas ijin siapa kamu masuk sini. Sekarang keluar!" Tangannya menunjuk ke arah luar ruangan. Teriakan, "semua wartawan, keluar!", cukup mengagetkan penghuni ruangan. Disitu tak ada wartawan lain.
Sebelumnya, saya sempat berjaga-jaga kalau ada anggota Brimob. Sialnya, saya tak melihat seorang anggota Brimob berpakaian preman. Dia berkaos. Namun ternyata celananya coklat, celana polisi.
Saya bersama dengan salah seorang kamerawan Global TV sempat mengambil gambar anak itu, Jumat sore. Kami sangat berhati-hati. Identitas disembunyikan. Kamera handycam mudah masuk tas. Berlagak menjenguk pasien, kami berhasil masuk ke ruangan.
Usai mengambil gambar, kami berencana cek situasi terakhir Abepura Kota. Baru saja turun dari jalan masuk ke rumah sakit, "tang...tang...tang..." 2 anggota Brimob pakaian preman mengendarai sepeda motor sambil mengacungkan senapan ke atas. Show force. Dibelakangnya, mengiringi kendaraan-kendaraan panser Yonif 751/BS, batalyon infanteri TNI yang markasnya di Sentani.
Tak perduli ke wartawan, anggota-anggota Brimob masih dalam keadaan marah. Ke wartawan, marahnya Brimob sudah timbul sejak penyisiran usai evakuasinya 2 anggota Brimob yang mati ditempat, Kamis sore. Mereka marah ketika hendak diambil gambarnya sewaktu menemukan 2 warga yang mereka duga masuk dalam barisan kelompok massa. Secara bergantian, anggota-anggota polisi menendang, menghantam, dan menghajar. Diseret. Tak berdaya. Lalu didorong masuk ke dalam mobil ambulans.
Masih belum puas, seorang polisi berpakaian preman mengambil kayu. Melalui jendela mobil ambulans, kayu dihantamkan ke tubuh tergeletak didalam. Setelah itu ambulans berlari kencang.
Wartawan kesulitan melacak keberadaan dua warga yang diangkut ambulans itu.
"Wartawan jangan ambil gambar. Ambil yang mereka (anggota kelompok massa) lakukan saja," teriak salah seorang anggota polisi.
"Kalau mau ambil gambar, koordinasi dulu sama kita," sambung salah seorang anggota di Humas Polda Papua.
Tak selang berapa lama kemudian, setelah mengambil data-data lapangan belasan wartawan yang masih bertahan dilokasi mundur, menuju ke Abepura. Tidak aman. Brimob dan polisi lainnya masih diliputi emosi atas kematian teman-temannya di depan mata mereka.
Beberapa wartawan televisi yang baru datang dari Jakarta, tanpa kontak dulu dengan wartawan setempat untuk menanyakan kondisi di Jayapura, malah ketiban marah dari Brimob.
Celakanya, ada beberapa yang kena pukul. Ada kamera dibanting. Ada yang kena tendangan sepatu laras dibelakang. Ada yang cuma dibentak, lalu surut menjauh. Ada yang waspada dengan mengambil gambar secara sembunyi-sembunyi. Ada pewarta foto, dari jarak jauh menggunakan tele-nya mengambil gambar blokade di seputaran Markas Brimob. Tak ada jalan lain lagi mendapatkan foto atau gambar untuk menginformasikan suasana sebenarnya di Jayapura saat itu. Bahkan asrama-asrama mahasiswa dari Pegunungan yang dirusak, tak ada wartawan yang meliput. Takut.
"Saya sudah mengambil foto-foto asrama mahasiswa dari Wamena yang dirusak," kata Kapolres Wamena AKBP Robert Joensoe. Robert, Jumat turun dari Wamena atas panggilan Kapolda Papua. Dia diperintahkan untuk menenangkan masyarakat Wamena yang ada di Jayapura. Rencananya masyarakat itu akan turun ke Jayapura untuk menggelar protes atas tindakan koboi yang dilakukan anggota Brimob.
Entah sampai kapan kemarahan itu akan mereda. Seorang teman aktivis dari Wamena yang baru saja tiba di Jayapura mengurungkan niatnya saat Sabtu malam, 18 Maret, hendak menemui saya di Jayapura. "Saya di Waena. Kita ketemu hari Senin saja. Masih banyak anggota-anggota Brimob di jalanan. Terlalu riskan," katanya diujung telepon. (*)

Nasib IJB Ditangan Papua?

2006-02-28T02:24:00.000+09:00

tifa papua, 17 Februari 2006,

MRP merekomendasikan proses pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) kembali menggunakan UU Otsus. DPR Papua mengiyakan. Pemerintah Provinsi Papua setuju. Namun IJB tetap ngotot. Sedang Pemerintah Pusat akan mempelajari dulu.

Drama konflik antara Pemerintahan Provinsi Papua dengan Pemerintahan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) memasuki babak baru. Seperti yang telah diduga sebelumnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) akhirnya menolak memberikan rekomendasi untuk payung hukum bagi provinsi baru itu. MRP merekomendasikan untuk kembali ke mekanisme yang diatur UU Otsus dalam pemekaran provinsi.
Putusan diambil setelah MRP menggelar konsultasi publik pada Januari hingga awal Februari silam. Dalam gelar konsultasi publik itu MRP mengumpulkan tokoh-tokoh agama, perempuan serta dari tokoh-tokoh masyarakat adat diberbagai daerah di Provinsi Irian Jaya Barat. Gelar konsultasi publik dilakukan mulai dari Manokwari, Sorong, Fak-Fak, Kaimana dan daerah-daerah yang masuk dalam wilayah Provinsi Irian Jaya Barat. “Ini sesuai dengan represetansi lembaga ini,” kata Agus Alua, Ketua MRP di Hotel Matoa Jayapura beberapa waktu lalu.
Dalam dengar pendapat ini MRP menemukan bayak suara yang menolak keberadaan provinsi baru itu. “Ini murni suara yang kami kumpulkan dari masyarakat representasi kami,” katanya.
Suara berlawanan didapat ketika MRP menggelar konsultasi publik dengan unsur pemerintahan setempat. Suara yang ngotot agar MRP merekomendasikan untuk segera memberikan persetujuan payung hukum bagi Provinsi Irian Jaya Barat datang dari unsur pemerintahan. Mulai dari Pemerintah Irian Jaya Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irian Jaya Barat.
“Namun suara yang keluar dari kami adalah suara representasi kultural, yakni dari masyarakat adat, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh perempuan. Kami bukan representasi politik, jadi suara itu hanya kami tampung tapi tidak kami keluarkan,” imbuhnya.
Suara yang didapat dari konsultasi publik itu hampir dua minggu dibahas di kantor sementara MRP di Hotel Youtefa Jayapura. Selama kurun waktu itu pun MRP bungkam terhadap hasil yang didapat. MRP hanya mengingatkan ke pemerintah Jakarta agar segera mengembalikan proses mekanisme pemekaran ke UU Otsus. “Mau tidak mau, kita harus kembali ke titik nol. Kembalikan semuanya ke UU Otonomi Khusus. Kalau itu mau dikembalikan, berarti mekanismenya adalah pasal 76 UU tersebut,” lanjutnya.
Pasal 76 UU Otonomi Khusus menyebutkan, pemekaran di Provinsi Papua melalui pertimbangan dan persetujuan dari MRP dan DPR Papua.
Pengembalian semua permasalahan pemekaran ke UU Otsus ini disepakati pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua. Dalam sidang pleno khusus yang digelar 17 Februari lalu 4 fraksi di DPR Papua menyatakan: pemekaran provinsi-provinsi baru di Papua agar menggunakan dasar pasal 76 UU Otsus. 4 Fraksi masing-masing Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Damai Sejahtera, Fraksi PDI-P dan Fraksi Gabungan sepakat agar penyelesaian hukum untuk IJB ditunda terlebih dulu.
Pernyataan itu diperkuat dengan putusan DPR Papua nomor 05/DPRP/2006. Dalam putusan tersebut DPR Papua juga mengeluarkan ancamannya untuk mengembalikan UU Otonomi Khusus Provinsi Papua ke Pemerintah Pusat di Jakarta bila pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat tetap dipaksakan.
Sidang pleno digelar setelah MRP menyampaikan hasil konsultasi publik yang didokumenkan dalam bentuk buku. Jumlahnya 3 buku, ditambah 1 ringkasan ekskutif. Hasil konsultasi publik ini ditetapkan dalam Ketetapan MRP tanggal 14 Februari 2006, yang ditanda tangani oleh Ketua MRP Agus Alua.
Hasil konsultasi publik MRP mempunyai pendapat bahwa pemekaran IJB belum saatnya dilakukan. Bila ada pemekaran harus berdasar pada pasal 76 UU Otsus Papua No 21 tahun 2001. Jika pemekaran tetap dilakukan dengan mengabaikan pendapat sebelumnya maka harus meminta ruang kepada pemerintah agar diadakan dialog. Dialog dimaksudkan agar permasalahan di Papua dapat diselesaikan secara demokratis, komprehentis, adil dan bermartabat. MRP juga berharap agar DPR Papua dalam menanggapi Surat Gubernur Papua Nomor 120/260 tanggal 1 Februari 2006 harus bertindak arif. Aspirasi-aspirasi masyarakat hasil konsultasi publik yang kesemuanya bertujuan meningkatkan taraf hidup orang asli Papua agar diperhatikan.

Sabar Dulu, Akan Dipelajari
Hasil rekomendasi dari konsultasi publik yang dilakukan MRP telah sampai ditangan Wapres Jusuf Kalla, Menkopolhukkam Widodo AS dan Mendagri M Ma`ruf. Hasil ini diserahakan bersamaan dengan hasil putusan DPR Papua tentang rekomendasi penolakan pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat, 20 Februari lalu.
Pemerintah, dikatakan Menkopolhukkam Widodo AS, akan mempelajari terlebih dulu rekomendasi dua lembaga dari Provinsi Papua itu.
“Ada hal-hal krusial yang perlu dipelajari terlebih dulu,” ujar Widodo.

IJB Tetap Ngotot
Tidak diberi rekomendasi dari Jayapura, IJB tidak kekurangan akal. Menggunakan putusan dari Mahkamah Konstitusi 11 November 2004 yang tetap mengakui keberadaan Provinsi IJB, Ketua DPRD Irian Jaya Barat Jimmy Ijie langsung menuju ke Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. “Kami akan minta fatwa,” katanya.
Fatwa diminta ke MK setelah hasil konsultasi publik MRP yang disampaikan ke DPR Papua ditolak mentah-mentah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irian Jaya Barat. Mereka menyatakan konsultasi publik yang digelar MRP tidak aspiratif. Mereka juga mengeluarkan 7 pernyataan sikap menolak hasil konsultasi publik MRP.
Diantara 7 pernyataan itu, DPRD Irian Jaya Barat dan Pemerintahan Provinsi Irian Jaya Barat dan beberapa calon gubernur yang hendak maju dalam Pilkada Irian Jaya Barat sepakat menggunakan UU no 32 2004 untuk melangsungkan Pilkada. Mereka juga mendesak Pemerintah Indonesia di Jakarta agar secepatnya mengeluarkan payung hukum untuk pemerintah provinsi Irian Jaya Barat.
“Tidak ada Toleransi lagi. Kami sudah cukup bersabar dan mengalah. Kalau mengalami kebuntuan, kami akan gelar Pilkada Sesuai UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pmerintahan Daerah,” kata Ketua DPRD Irian Jaya Barat Jimmy Ijie.
Pernyataan ini dikeluarkan dua hari sebelum DPR Papua menggelar rapat pleno khusus 17 Februari lalu. Pernyataan dikeluarkan setelah DPRD Irian Jaya Barat menggelar rapat khusus menyikapi hasil konsultasi publik MRP. Pernyataan disetujui semua fraksi dan anggota. Pernyataan ini pun diperkuat dengan Keputusan DRPD Irian Jaya Barat yang ditanda tangani oleh ketuanya.
Sementara pemerintah provinsi menentang hasil konsultasi publik MRP, pemerintahan-pemerintahan kabupaten dan kota se-Irian Jaya Barat menolak keras putusan yang dikeluarkan DPR Papua. Bupati Se-Irian Jaya Barat yang saat ini berada di Jakarta dalam rangka menghadiri pertemuan bersama MRP dan DPR Papua dengan tegas menyatakan menolak hasil rapat paripurna DPR Papua yang berlangsung Jumat (17/2) di Jayapura. Mereka beranggapan, keputusan itu merupakan sebuah rekayasa politik untuk mempertahankan status Papua sebagai satu provinsi.
“Hasil paripurna DPR Papua yang menolak keberadaan IJB itu sudah kami tahu sebelumnya. Tanpa kehadiran MRP di IJB pun, hasilnya kami sudah tahu bahwa kedua lembaga itu akan menolak provinsi IJB,” ujar Bupati Fakfak, Wahidin Puarada ketika diminta tanggapannya atas keputusan DPR Papua beberapa waktu lalu.
“Pemerintah harus hati-hati terhadap orang-orang yang mengaku NKRI tetapi dibalik itu tidak setuju dengan pemekaran di tanah Papua dengan dalih karena tidak sesuai prosesnya dengan Undang-undang Otonomi Khusus untuk Papua. orang-orang yang tidak setuju dengan pemekaran itu sama saja dengan tidak menghendaki rakyat Papua maju. Sebab pemekaran wilayah dengan sendirinya membuat rentang kendali pemerintahan jadi mudah. Membuat rakyat di distrik jadi dekat dengan kabupaten dan provinsinya. Lihat saja contoh kasus Yahukimo. Karena saking banyaknya kabupaten yang diurus, ada orang kelaparan (di Yahukimo) Gubernurnya tidak tahu. Dia justru tahu lewat pemberitaan di Pers,” lanjut Wahidin Puarada yang baru beberapa bulan lalu dilantik Gubernur Timbul Pujianto untuk kedua kalinya sebagai Bupati Fakfak.
Sementara Bupati Manokwari, Dominggus Mandacan, secara tegas mengatakan bahwa putusan DPR Papua adalah putusan yang emosional. “Tidak rasional. Karena putusan diambil tidak melihat kenyataan yang ada dan sudah berjalan selama ini di Provinsi Irian Jaya Barat. Putusan DPR Papua dan MRP itu apa sudah dipikir akibatnya yang akan timbul kalau memang benar terjadi demikian?” ujar Bupati Mandacan.
Para Bupati di wilayah IJB tersebut meminta pemerintah pusat agar dengan tegas menganulir keputusan yang dibuat oleh DPR Papua maupun MRP-nya yang mereka nilai penuh dengan rekayasa. Sebab apabila pemerintah pusat mengikuti alur pemikiran yang keliru itu maka kosekuensinya para Bupati yang telah dilantik oleh Gubernur Irian Jaya Barat Timbul Mulyono, dengan sendirinya dinyatakan tidak sah. Mereka malah menyatakan telah siap untuk meletakan jabatannya secara beramai-ramai. Alasannya, kalau provinsi Irian Jaya Barat dianggap tidak sah keberadaannya maka Gubernur Tumbul Mulyono juga tidak salah dalam mengembangkan tugasnya selama ini. Termasuk juga para Bupati yang dilantik oleh pejabat Gubernur yang bersangkutan.
“Ya, kalau provinsinya dianggap tidak sah, maka otomatis Gubernurnya juga tidak sah dan bupati yang dilantik oleh gubernur tersebut juga tidak sah. Karena itu, kami siap untuk meletakan jabatan, baik sebagai bupati maupun wakil. Tetapi kami minta, siapa yang harus betanggung jawab atas kevakuman pemerintahah yang terjadi serta gejolak yang timbul di masyarakat.itu harus jelas dulu, apa MRP atau DPR Papua.setelah jelas penangung jawabnya, jabatan yang sekarang ini kami sandang akan kami lepaskan,” tandas Dominggus Mandacan.
Masalah ini akan disampaikan kepada petinggi pusat dalam pertemuan senin depan bersama MRP dan DPR Papua. sehingga diharapkan, keputusan pemerinatah pusat dalam menyelesaikan permasalahan yang dibuat MRP dan DPR Papua, benar-benar mendinginkan suasana di Irian Jaya Barat yang saat ini masyarakat nya lagi adalam suasana damai dan tentram. Bupati Mendacan bahkan sedikit emosi lantas mengatakan, “Jangan sampai terjadi kasus poso dan tempat lain terjadi di tanah Papua apalagi di IJB, karena kita sudah sepakat bahwa Papua adalah tanah damai dan jangan kita kotori dengan tindakan-tindakan yang tercela.”
Sementara Bupati Teluk Wondama, Albert Torey mengatakan bahwa kekhwatiran MRP yang dituangkan dalam putusannya kepada DPR Papua adalah sangat berlebihan dan terkesan mengada-ada. Soal penambahan atau pengurangan personil TNI di Papua memang diakui adalah harus diatas kehendak masyarakat, karena keberaan alat Negara tersebut adalah adalam rangka melindungi rakyat bukan menciderai rakyat. Tentang masalah migrant yang datang dari Papua akibat adanya provinsi bari Irian Jaya Barat menurutnya tidak perlu dikhawatirkan, karena ada caranya untuk memproteksi sehingga orang Papua akan menjadi tuan di negerinya sendiri. Apalagi mengisi pembangunan itu butuh pihak lain yang sudah maju ilmu dan teknologinya. “Kita butuh saudara-saudara kita dari luar Papua untuk sama-sama kita bangun raksasa yang sedang tidur ini,” Kata Torey.
(ary, arifin, gatot, shinta)

Ketika Kepentingan Menyingkirkan Aturan Buat IJB

2006-02-28T02:20:00.000+09:00

tifa papua-17 Februari 2006,

Pemekaran IJB adalah target politik keamanan oleh Pemerintah Pusat. Aturan hukum pun tak diperdulikan.

Pagi itu, 27 Januari 2003 publik Papua tiba-tiba dikejutkan oleh keluarnya Inpres Megawati Soekarnoputri no 1 tahun 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia ini tentang percepatan pelaksanaan UU Nomor 45 tahun 1999 mengenai pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Keluarnya Inpres dikirim melalui radiogram ke Pemerintah Provinsi Papua.
3 hari sesudah keluarnya Inpres, anggota DPR RI asal Papua antara lain Ruben Gobay, Simon Patrice Morin, Alex Hasegem, dan Marthina Mehue Wally mengeluarkan keberatannya atas keluarnya Inpres itu. Alasannya, Pasal 76 UU Otonomi Khusus yang keluar satu tahun sebelumnya telah mengatur mekanisme pemekaran provinsi di Provinsi Papua.
Mereka memiliki firasat, Inpres itu akan memecah belah rakyat Papua. Terbukti ketika terjadi gejolak di Timika Agustus 2003. Setidaknya 5 orang tewas akibat adanya kerusuhan yang bermula dari Deklarasi Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, 23 Agustus 2003. Dua kubu yang pro dan kontra pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah bentrok selama dua hari, satu hari setelah deklarasi. Bentrokan berlanjut 4 hari kemudian.
Sebetulnya pro kontra ini pernah terjadi 4 tahun sebelumnya. Namun antisipasi dari DPRD Irian Jaya kala itu mampu meredakan gejolak di berbagai tempat di Papua. Putusan untuk menolak UU No 45 tahun 1999 dan Keppres No 327/M/1999 mampu meredakan ketegangan antar masyarakat Papua yang pro kontra soal pemekaran. Keputusan itu dituangkan DPRD Irian Jaya dalam putusan No 11/DPRD/1999.
UU 45 tahun 1999 mengatur tentang pemekaran Papua menjadi tiga provinsi, sementara Keppres 327 tahun 1999 mengatur pengangkatan Abraham Oktavianus Atururi dan Hermam Monim sebagai Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat dan Tengah.
Bila 4 tahun setelah itu pembentukan Irian Jaya Tengah melalui Inpres mengalami gejolak, tidak demikian yang terjadi di Irian Jaya Barat. 10 hari setelah keluarnya Inpres Megawati, Abraham Oktavianus Atururi mendeklarasikan Provinsi Irian Jaya Barat tanggal 6 Februari 2003 di Manokwari. Pelepasan selubung papan nama pun berjalan mulus. Deklarasi sekaligus diikuti pengukuhan dirinya sebagai Gubernur.
Deklrasi ini pun mulai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Maklum, upaya mendorong Megawati untuk mengeluarkan Inpres lebih sering dilakukan oleh masyarakat di Irian Jaya Barat. Beberapa bulan sebelum Megawati mengeluarkan Inpres-nya, tepatnya tanggal 20 September 2002, sebanyak 311 orang tokoh masyarakat Irian Jaya Barat menemui Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Jakarta. 311 orang ini datang bersama Sekjen Komnas Reaktivisasi Provinsi Irian Jaya Barat Jimmy Demianus Ijie –saat ini menjabat Ketua DPRD Irian Jaya Barat-, Ketua Irian Jaya Crisis Center (IJCC) David Obadiri dan dua kepala suku yakni Kepala Suku Besar Maybrat Sorong Yahanes Kareth serta Kepala Suku Besar Sebyar Arandai dan Waeriagar Teluk Bintuni Manokwari Isaias M. Bauw.
Mereka menyampaikan aspirasi mengenai pengaktifan Provinsi Irian Jaya Barat. Jimmy atas nama masyarakat Irian Jaya Barat meminta Presiden dan Mendagri agar melantik kembali Abraham Octavianus Ataruri menjadi Gubernur Irja Barat selambat-lambatnya 12 Oktober 2002.
Beberapa alasan yang mereka sampaikan ke Megawati adalah pemekaran bisa meredam upaya separatisme yang ada di Papua. Mereka beranggapan, dengan adanya pemekaran konsentrasi kekuatan pro-Papua Merdeka menjadi terpecah. Sementara kalau menunda-nunda realisasi provinsi baru bisa memberi kesempatan pada kelompok separatis Papua untuk terus berkonsolidasi dan semakin menyuburkan nasionalisme Papua.
Mereka pun sempat memberikan deadline ke Megawati untuk membentuk Provinsi Irian Jaya Barat tanggal 15 Januari 2003. Namun, akhirnya Megawati menyetujui permintaan itu tanggal 27 Januari 2003 dengan mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2003. Meski terlambat, Inpres ini disambut baik oleh publik di Manokwari. Pemerintahan sementara pun akhirnya berjalan dibawah kendali Abraham Oktavianus Atururi.
Selang beberapa bulan kemudian, pembentukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Irian Jaya Barat disetujui oleh KPU. Pembentukan ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Legeslatif di wilayah Irian Jaya Barat. Pembentukan KPUD ini sempat menuai protes dari Jayapura. Kendati diprotes Jayapura, ribuan massa dibawah kendali Hermus Induw meminta agar KPUD Provinsi Irian Jaya Barat tidak dicabut. Permintaan itu disampaikan didepan anggota Komisi I DPR RI yang datang ke Manokwari, 13 Oktober 2003.
Usai pemilihan legeslatif tahun 2004, terbentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irian Jaya Barat. Dewan ini pun mengukuhkan Jimmy Demianus Ijie sebagai ketuanya. Keberadaannya juga diakui secara sah oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

BILA MANOKWARI menyambut baik Inpres-nya Megawati, Jayapura tidak demikian. Sejak keluarnya Inpres, gelombang protes berdatangan. Berbagai aksi massa menentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat silih berganti bermunculan.
Aksi dengan mengerahkan massa sekitar 500-an orang ke DPR Papua (saat itu masih DPRD Papua) terjadi 24 Oktober 2003. Aksi diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa dan kembaga masyarakat adat.
4 hari kemudian giliran Forum Komunikasi Gererasi Muda Papua (FKGMP) di Jakarta menyerukan pemboikotan Pemilu 2004 berkaitan terjadinya proses pemekaran sepihak yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pembina FKGMP Andy D Manoby saat itu malah meminta MK untuk menguji materiil pemekaran Provinsi Papua dari UU nomor 45 tahun 1999 dengan UU nomor 21 tahun 2001.
Upaya untuk meminta uji materiil ini membuahkan hasil satu tahun kemudian. MK menggugurkan dasar hukum pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, baik UU no 45 tahun 1999 di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Inpres I 2003 di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun MK tetap melihat keberadaan provinsi itu yang telah memiliki seperangkat alat pemerintahan, semisal DPRD. MK pun merekomendasikan ke pemerintah untuk segera membuatkan dasar hukum yang lain buat Provinsi Irian Jaya Barat.
Dasar hukum untuk IJB ini yang sekarang masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat Irian Jaya Barat agar bisa melaksanakan Pilkada secepatnya. Sesuai mekanisme yang disepakati, pembuatan dasar hukum untuk pemekaran di seluruh wilayah Provinsi Papua melalui rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua. “Perlu mekanisme hukum yang benar. Artinya, Pemerintah Pusat di Jakarta harus mengerti bahwa inilah aturan yang disepakati di UU Otsus,” kata Ketua Kelompok Masyarakat Jakarta Peduli Papua (Pokja Papua) A Patra M Zen.
Selain mekanisme hukum, Patra sebenarnya melihat mekanisme politis lebih kental. “Bila yang terjadi demikian, semestinya ada upaya-upaya politik agar permasalahan bisa dibawa ke DPR.”
(gatot aribowo)

Rentetan Pemekaran Papua dari Jakarta

2006-02-28T02:14:00.000+09:00

tifa papua-17 Februari 2006,

Mei 1999, Presiden BJ Habibie melontarkan rencana memekarkan Provinsi Papua menjadi 3 provinsi. Pemekaran akan dilakukan usai Pemilu 7 Juni 1999.

25 September 1999, Presiden BJ Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 327/M tahun 1999, yang mengangkat Abraham Oktavianus Atururi dan Hermam Monim sebagai Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat dan Tengah.

4 Oktober 1999, Undang-Undang nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diundangkan.

12 Oktober 1999, Mendagri ad-interim Feisal Tanjung melantik Abraham O Ataruri sebagai pejabat Gubernur Irja Barat, serta Herman Moniem selaku pejabat Gubernur Irja Tengah. Sementara Gubernur Irja Timur (Papua) tetap dijabat Freddy Numberi

29 November 1999, Surjadi Soedirdja selaku Mendagri-nya Presiden Gus Dur dalam sidang dengan Komisi II DPR RI, menyatakan UU No 45 Tahun 1999 ditunda.

7 Juni 2000, Undang-Undang nomor 5 tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang nomor 45 tahun 1999, diundangkan. Undang-undang ini juga mengatur tentang mekanisme pengisian anggota DPRD Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat dengan memperhatikan perimbangan perolehan suara partai politik dalam Pemilihan Umum 1999.

21 November 2001, Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, diundangkan. Pasal 76 dalam undang-undang ini mengatur mekanisme pemekaran di Provinsi Papua.

27 Januari 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2003 yang menginstruksikan percepatan pelaksanaan UU No 45 Tahun 1999.

25 Agustus 2003, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono (sekarang Presiden RI) menyatakan, sangat mungkin mensinkronkan kebijakan pemekaran Papua dengan kebijakan otonomi khusus.

27 Agustus 2003, Mendagri Hari Sabarno (semasa Presiden Megawati) menyatakan, tidak ada pertentangan yuridis antara Inpres Nomor 1 Tahun 2003 yang didasarkan pada UU Nomor 45 Tahun 1999 dengan UU Nomor 21 Tahun 2001

27 Agustus 2003, Pemerintah memutuskan menunda pelaksanaan pemekaran Provinsi Irian Jaya Tengah. Wapres Hamzah Haz menyatakan, pemerintah akan mengevaluasi kembali masalah pemekaran di Provinsi Papua. Keputusan diambil setelah terjadi bentrokan dalam deklarasi pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah di Timika, 24-25 Agustus 2003.

9 September 2003, Uji materiil tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat didaftakan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Oktober 2003, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk membentuk KPU Daerah di Provinsi Irian Jaya Barat. Pembentukan dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pemilu 2004.

14 November 2003, Abraham Octavianus Atururi kembali dikukuhkan sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno.
8 Maret 2004, Mendagri Hari Sabarno mengeluarkan SK yang berisi tentang penundaan pemekaran provinsi dan kabupaten di Indonesia, termasuk di Papua.

11 November 2004, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan Undang-Undang nomor 45 tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 2000 bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945) dan oleh karenanya dinyatakan tidak sah. Namun MK juga menyatakan bahwa Provinsi Irian Jaya Barat secara faktual telah efektif, antara lain dengan terbentuknya pemerintahan, DPRD yang dipilih dalam pemilu 2004 beserta kelengkapan admnistrasinya, sehingga tetap sah. MK berpendapat, keberadaan propinsi dan kabupaten yang telah dimekarkan berdasarkan UU nomor 45 tahun 1999 tetap sah.
(sumber: Riset dan Dokumentasi Tifa Papua)

Perdasi Keluar, Sekolah Gratiskah?

2006-02-28T02:06:00.000+09:00

tifa papua-23 Januari 2006,

Banyak harapan yang digantungkan masyarakat di Papua dengan keluarnya Perdasi Pendidikan. Mulai dari fasilitas buku yang tidak perlu beli, bantuan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan hingga pembangunan perumahan untuk guru sampai digratiskannya biaya sekolah.

SEPULANG SEKOLAH, Deni, 13 tahun, segera beranjak keluar dari rumahnya menuju salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kota Jayapura. Disana beberapa temannya telah menunggu. Anak-anak ini kesehariannya menjalani sebagai tukang Parkir di Gelael Kota Jayapura. Deni tinggal bersama kakak perempuannya di Sarinah. Orang tuanya ada di Biak. Deni saat ini masih tercatat sebagai siswa kelas 1 SMPN 3 Jayapura. Kakak perempuannya kelas 3 disekolah yang sama.
Menjalani sebagai tukang parkir membuat Deni tidak lagi sempat membagi waktunya untuk belajar. Kendati membawa pulang uang sebesar Rp 15.000 hingga Rp 20.000, setiap malamnya dia pulang jam 11 malam. Tak ada lagi waktu untuk belajar. Hanya menjelang ujian Deni akan pulang lebih cepat. Sementara uang sebesar itu tidak lagi mencukupi untuk membeli buku-buku pelajaran sekolah. Selain sebagai biaya hidup, uang itu dia gunakan juga untuk membiayai sekolah kakaknya. Sesekali saja dia mendapatkan uang kiriman dari orang tuanya.
Harapan kini dia gantungkan ke Perdasi yang memfasilitasi pembayaran sekolah, penyediaan buku-buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya. Dengan begitu dia berharap bisa konsentrasi ke sekolahnya tanpa memikirkan biaya-biaya pendidikan. Pendidikan gratis yang diimpikan banyak masyarakat Papua dikatakan Wakil Ketua Komisi E DPR Papua Danang Jaya adalah wujud implementasi dikeluarkannya Perdasi. “Bisa kearah sana, tergantung perhitungan berapa besar biaya penyelenggaraan pendidikan diseluruh Papua tanpa mengabaikan fasilitas.”
Kepala Dinas P dan P Propinsi Papua Jerry Haurissa akan melihat terlebih dulu anggaran pendidikan tahun 2006 ini. Dia menyebut anggaran yang tersedia dengan anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan sekolah. Dari perhitungannya, anggaran dari dana Otsus tahun 2006 bisa mencapai Rp 600 miliar hingga Rp 700 miliar untuk alokasi pendidikan di Papua. Belum lagi dari dana Dekonsentrasi dan dana-dana yang lain. Dana Dekonsentrasi tahun 2006 yang diterima Dinas P dan P Provinsi Papua besarnya lebih dari Rp 319 miliar. Belum lagi yang diterima dari alokasi DAU serta alokasi-alokasi yang lain. Bila dijumlah, nilainya mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
“Kalau misalnya anggaran memungkinkan, bisa saja pendidikan gratis, yang ditanggung oleh pemerintah.”
Namun pemerintah akan melihat lebih dulu anggaran tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Pendidikan gratis masih menunggu waktu.
Penyelenggara pendidikan sendiri tidak terlalu berharap banyak dengan adanya peng-gratis-an sekolah. Cukup dengan disahkannya aturan pendidikan dalam Perdasi sudah membuat penyelenggara pendidikan cukup puas. Kepala Sekolah SMU N II Jayapura Adrianus Durhaman, Spd saat ditemui Wartawan di ruang kerjanya menyatakan pendidikan gratis memberikan konsekuensi terhadap biaya. Segala sesuatu mengenai biaya pendidikan adalah menjadi tanggung yang mengeluarkan aturan dengan membebaskan SPP itu.
“Akan menjadi tanggung jawab siapa kalau pendidikan itu digratiskan,” katanya.
Dia menyatakan prinsip sekolah gratis itu kaitannya sangat erat dengan meningkatkan peranan masyarakat atau peran warga negara untuk meningkatkan sumberdaya manusia, dan tentunya pendidikan. Diperlukan biaya besar untuk pendidikan gratis.
Ditingkat guru, tidak hanya penyelenggaraan pendidikan gratis saja yang perlu dijamin oleh pemerintah. Namun tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Itu harapan mereka dengan terbitnya Perdasi tersebut. Salah seorang guru di SDN Inpres 5 Gurabesi Kota Jayapura menyebut penyediaan perumahan bagi guru yang juga perlu dijamin oleh pemerintah. Selain juga penyediaan fasilitas perumahan bagi penjaga sekolah.
Sementara bagi penyelenggara pendidikan swasta, sekolah gratis tidaklah menjadi kebutuhan mereka. Bantuan fasilitas pendidikan yang lebih modern yang diharap. Bantuan barang seperti komputer serta dalam bentuk kucuran dana untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih maju, salah satu contohnya. “Saya sangat berharap dengan adanya perdasi tersebut dapat meningkatkan proses pendidikan bagi anak didik kami,” kata Kepala sekolah SD Kristen Kalam Kudus Drs Veky K Rengkat.
Sedang bagi orang tua wali murid sangat berharap pendidikan bisa digratiskan. Tentunya dengan pemberian fasilitas buku-buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan gratis bagi anak-anaknya. Naurence, warga Kloofkamp yang menyekolahkan tiga anaknya sangat berharap ke pemerintah. “Meski begitu, bagi saya yang penting anak-anak bisa sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi,” tekadnya.
Hitung-hitungan anggaran untuk bisa sampai ke sekolah gratis masih perlu dilakukan oleh pemerintah bersama dengan dewan. Masyarakat masih tetap menunggu.

·ary, frans ohoiwutun, gatot aribowo, sinta

Manjakan Pendidikan Dengan Dana Besar

2006-02-28T01:57:00.000+09:00

tifa papua-23 Januari 2006,

Dinas P dan P Propinsi Papua menyiapkan rancangan pembangunan pendidikan tahun 2006. DPR Papua bersiap untuk menganggarkan alokasi pendidikan dari RAPBD 2006. Anggaran diperkirakan akan mencapai triliunan rupiah untuk mengongkosi pendidikan di Papua. Akankah dunia pendidikan di Papua berstatus terlantar lagi?

21 NOVEMBER 2001, Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani UU Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua. Didalamnya memprioritaskan pendidikan untuk mengejar ketertinggalan propinsi ini dari daerah-daerah lain. Kini usia dari UU tersebut telah menginjak 4 tahun lebih. Namun dana yang dialokasikan untuk bidang pendidikan tidak mencapai 30 % seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Jumlah dana Otsus untuk bidang pendidikan mulai tahun pertama Otsus sampai dengan tahun keempat setiap tahunnya tidak mencapai Rp 100 milyar. Tahun 2005 lalu dana tersebut hanya berjumlah Rp 95 milyar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua Jerry Haurissa selama menjabat mengeluhkan hal itu. Baginya dana Otsus untuk membangun bidang pendidikan itu arahnya sudah jelas. Yakni, membantu anak-anak Papua yang orang tuanya tidak mampu.
“Inikan lucu. Kita harus melaksanakan program mengikuti jumlah dana yang ada, padahal seharusnya dana yag disiapkan mengikuti program yang akan dilaksanakan. Untuk itu dengan adanya Perdasi Pendidikan kita akan melihat apakah dana yang disiapkan untuk bidang pendidikan nantinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus atau tidak,” ujarnya.
Selama 4 tahun ini bukan dinasnya yang sendirian mengelola dana yang dialokasikan untuk pendidikan. Namun ada instansi lainnya yang menyelenggarakan pendidikan yang mendapat kucuran dana untuk alokasi pendidikan. Seperti Badan Diklat, Biro Kepegawaian, Dinas Sosisal dan sebagainya. Kini dalam Perdasi disebutkan bahwa seluruh pembiayaan penyelenggaraa pendidikan yang diperoleh dari sumber pendanaan pemerintah diperuntukan bagi pendidikan publik. Bukan untuk pendidikan kedinasan. Ditahun 2006 ini Dinas P dan P telah menyusun rancangan program pembangunan pendidikan. Diupayakan untuk tidak terjadi tumpang tindih penggunaan dana-dana pendidikan seperti Dana Otsus, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun dana-dana lainnya yang dikelola. Dengan demikian seluruh program yang dibuat tahun ini dapat dilaksanakan.
Dana Dekonsentrasi yang diterima Pemerintah Propinsi Papua tahun 2006 besarannya mencapai lebih dari Rp 319 miliar. Sebesar Rp 268 miliar lebih digunakan untuk mengelola manajemen pendidikan dasar dan menengah dan Rp Rp 18 miliar lebih digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Sisanya diposkan untuk pendidikan luar sekolah dan sekretariat jenderal.
Dana Dekonsentrasi ini meningkat hampir dua kali lipat jika dibanding dengan dana yang sama tahun 2005 lalu. Dana Dekonsentrasi yang diterima Pemerintah Propinsi Papua tahun 2005 besarnya kurang dari Rp 188 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk 55 program. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun mendapat alokasi paling besar, yaitu lebih dari Rp 55 juta. Dari alokasi tersebut, hampir 400 ribu siswa yang ada di Papua mendapatkan subsidi. Nilainya mencapai Rp 50 juta lebih, yang dibagi ke 400 ribu siswa.
Sementara dana Otsus yang dialokasikan ke bidang pendidikan pada tahun 2005 besarnya mencapai Rp 95 miliar. Lebih dari Rp 31 miliar dibelanjakan untuk pembinaan pendidikan dasar dan menengah. Dari belanja ini pos untuk pengadaan dan pendistribusian buku pelajaran pokok dilakukan sebanyak 79.500 eksemplar buku pelajaran untuk SD, SMP dan SMA.
Tahun 2006 ini jumlah dana Otsus diperkirakan oleh Jerry Haurissa Rp 2,9 triliun. Jika alokasi untuk pendidikan sesuai dengan 30 persen, diperkirakan alokasi dana pendidikan yang diambilkan dari Otsus akan mencapai Rp 887 miliar. 9 kali lipat dari dana yang diterima anggaran Otsus tahun 2005.
DPR Papua sendiri hingga saat ini belum bisa menentukan besaran alokasi anggaran untuk pendidikan, terutama alokasi yang diambilkan dari dana Otsus. Wakil Ketua Komisi E DPR Papua Danang Jaya belum memiliki gambaran tentang jumlah dana yang akan dialokasikan untuk pendidikan. DPR Papua saat ini masih mempersiapkan rapat RAPBD. Terlambat, jika dibanding dengan propinsi-propinsi lain.
(frans ohoiwutun, gatot aribowo)

Genjot Pendidikan Perdasi Dikeluarkan

2006-02-28T00:39:00.000+09:00

tifa papua, 23 Januari 2006,

DPR Papua mengesahkan Perdasi Pendidikan. Prioritas; untuk orang asli Papua, khususnya peserta didik didaerah terisolasi dan terpencil. Akan dibentuk juga Dewan Pendidikan Anak Papua. Harapan muncul kembali.

PAGI ITU Franklin mengemasi buku-bukunya. Dia bergegas berangkat sekolah. Siswa kelas 2 SMPN 1 Jayapura itu setiap harinya berangkat dengan menggunakan taksi, dari rumahnya yang ada dikompleks pemukiman di Kloofkamp. 2 adiknya yang masih sekolah SD tak lama kemudian menyusul berangkat sekolah. Bagi Naurence –ibu Franklin- bukan uang saku bagi 3 anaknya itu yang dirasa berat setiap harinya. Namun biaya untuk beli buku-buku pelajaran yang dirasa berat untuk ditanggung.
Franklin sendiri saat ini belum memiliki buku pelajaran Fisika. Mamanya belum bisa membelikan. Untuk 3 buku pelajaran Biologi yang dia tunjukkan ke Tifa Papua, Mamanya musti mengeluarkan uang Rp 54 ribu. Tiga buku pelajaran Biologi cetakan dari Penerbit Erlangga dan Sunda Kelapa Pustaka itu dibeli langsung dari wali kelasnya.
“Tidak ada yang gratis atau dipinjami dari sekolah.”
Selain belum bisa membelikan Buku Pelajaran Fisika untuk Franklin, Naurence mengaku belum mampu membelikan buku-buku pelajaran untuk dua anaknya yang masih SD.
Sementara tak jauh dari tempat tinggal Naurence, berdirilah bangunan SDN Inpres 5 Gurabesi. Anaknya yang bungsu duduk dibangku kelas 1 sekolah ini. SDN Inpres 5 Gurabesi terletak dibelakang Kantor BRI Cabang Jayapura, arah menuju Ajen. Sekolah tersebut mempunyai satu gedung perpustakaan, satu kantor guru, 6 ruang kelas 2 kamar mandi dan satu lapangan untuk olahraga dan upacara. Untuk ukurang ruang kelas adalah 7x6 meter dan lapangan sekitar 10x12 meter. Tidak mempunyai pagar sekolah.
Karena tidak adanya pagar sekolah, setiap malam ada yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membongkar jendela kaca dan menggunakan fasilitas sekolah untuk tempat tidur atau pesta miras. Ada juga yang mencuri beras jatah untuk guru sebanyak 6 karung.
Perdasi Pendidikan yang disahkan DPR Papua minggu lalu disebutkan oleh Wakil Ketua Komisi E DPR Papua Danang Jaya, bahwa prioritas orang asli Papua dalam menerima pelayanan pendidikan adalah termasuk mendapatkan fasilitas buku dan alat tulis serta fasilitas sarana belajar. Tinggal Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang harus memberikan seperangkat pelayanan untuk masyarakat dalam menerima pelayanan pendidikan.
“Tidak hanya fasilitas-fasilitas tersebut, prioritas orang asli Papua dalam menerima pelayanan pendidikan juga dalam hal pembayaran. Tidak perlu lagi dalam hal pembayaran. Pelayanan pendidikan adalah dengan meringankan beban masyarakat di dunia pendidikan serta memberikan fasilitas ke mereka,” sebutnya ke Tifa Papua.
Perdasi Pendidikan disahkan pada Senin, 16 Januari silam. Pembahasan Perdasi berlangsung alot. Draft Rancangan Perdasi direvisi hingga 6 kali. Berbagai masukan ditampung, mulai dari Masyarakat, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Akademisi hingga pakar dibidang pendidikan. Beberapa rancangan dimasukkan ke dalam pasal, beberapa diantaranya dihilangkan. Kewajiban peserta didik dari keluarga mampu untuk menanggung biaya pendidikannya sendiri, pada rancangan draf ke-6 dihilangkan. Tenaga pendidik (guru) didaerah terpencil dan terisolasi akan memperoleh pelayanan transportasi cuti pulang-pergi. Perdasi ini juga akan merekomendasikan ke Gubernur untuk membentuk Dewan Pendidikan Anak Papua (D-PAPuA). Dewan tersebut berperan sebagai mitra pemerintah. Tugasnya: memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, pengawasan dan memediasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan ditingkat provinsi. Diharap, dengan adanya dewan ini mutu layanan pendidikan akan meningkat. Wewenang dewan ini juga cukup luas. Dewan ini bisa memberikan penilaian terhadap kelayakan pendirian perguruan tinggi swasta. Dewan juga bisa memberikan rekomendasi terhadap penghentian aktivitas perguruan tinggi swasta yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Perdasi.
Keanggotaan dewan ini sendiri akan berjumlah 17 orang, yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dunia usaha, tokoh agama dan pakar pendidikan. Dewan ini nantinya juga akan dibentuk ditingkat kota dan kabupaten. Pembentukannya menunggu peraturan dari Gubernur.
Untuk kurikulum, Perdasi juga menitikberatkan kurikulum lokal dengan pelajaran etnisitas (pengetahuan masyarakat setempat) dan kebudayaan asli daerah.
Perdasi juga memuat tentang sanksi dan hukuman. Sanksi selain dapat dikenakan ke penyelenggara pendidikan, juga dapat dikenakan pada orang tua wali murid.
Perdasi ini dikatakan oleh Danang baru diajukan pada awal tahun 2005. Kesannya memang terlambat, karena Otsus sendiri telah berjalan 4 tahun. “Bukannya lamban, tapi Perdasi sesuai dengan aturan adalah dibikin oleh DPR Papua, bukan DPRD Papua. Sedang DPR Papua dibuatnya baru pada tahun 2005.”
“Saya menilai penyusunan Perdasi ini bukan “lamban”, tetapi prosesnya itu memang membutuhkan waktu. Apalagi Perdasi yang dibuat untuk menentukan satu sistem pelaksanaan pendidikan di Papua disesuaikan dengan kultur dan budaya yang ada di Papua. Namun tetap berpedoman pada Sistim Pendidikan Nasional yang berlaku di tanah air. Jadi tidak bisa asal buat atau disusun sekedar saja,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Jerry Haurissa,SE, MM.
Dikeluarkannya Perdasi Pendidikan merupakan satu langkah maju pemerintah daerah dalam upaya untuk pengembangan pembangunan dunia pendidikan di Papua. “Perdasi ini setidaknya akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Papua untuk menikmati pendidikan, baik itu formal, non formal maupun informal dengan dukungan dana yang memadai.”

frans ohoiwutun, gatot aribowo

Konspirasi Politik Penundaan Pilkada Papua

2006-01-30T22:05:00.000+09:00

Jayapura-Tifa Papua,
Ancang-ancang pengumuman penundaan Pilkada mendapat perlawanan dari kandidat. Gabungan parpol ikut menentang. Tapi Ferry Kareth dan kawan-kawan tetap melenggang pada putusannya: tunda Pilkada. Toh, akhirnya diterima juga. Ada intervensi?

9 JANUARI 2006, usai mengikuti pelantikan Caretaker Gubernur Papua di Depdagri di Jakarta. Ketua MRP Agus Alua dipanggil menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bersamanya ada Wakil Ketua DPR Papua Kamarudin Watubun dan Yop EV Kogoya. Sementara 2 wakilnya, Frans Wospakrik dan Hanna Hikoyabi ikut pula mendampingi. Dihadapan mereka, Jusuf Kalla memberitahukan akan ada penundaan pelaksanaan Pilkada Papua dari tanggal 16 Februari ke waktu yang belum ditentukan. Alasannya: belum ada anggaran 2006 untuk pelaksanaan Pilkada Papua tanggal 16 Februari.

2 Minggu kemudian, KPUD Propinsi Papua menyampaikan adanya kemungkinan penundaan Pilkada. Alasannya, belasan KPUD-nya yang ada didaerah-daerah belum siap. “Kemungkinan” itu langsung mendapat reaksi dari Parpol pengusung maupun kandidat. 3 kandidat, selain Constant Karma, dalam sebuah acara dialog di Metro TV pada 26 Januari lalu, menyatakan menolak dengan keras jika KPUD Papua menunda Pilkada. “Mungkin untuk memberi waktu ke salah satu calon kandidat kah,” cetus Barnabas Suebu ke pemandu acara Andi F Noya.

Bila 3 lawannya menentang keras, Constant Karma memberikan pernyataan diplomatis. Tanggal 30 Desember lalu, bersama 4 kandidat yang lain Constant Karma membuat kesepakatan dengan KPUD Propinsi Papua. Isinya, pelaksanaan Pilkada tanggal 16 Februari 2006. “Tapi kalau cuaca, saya toleran lah,” bilangnya mengakhiri jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan padanya.

Tibalah pengumuman itu.

Jumat 27 Januari pekan kemarin, 3 anggota KPUD Propinsi Papua melangkah ke ruang rapat internal Kantor KPUD Propinsi Papua. Mereka adalah: Ferry Kareth -Sang Ketua-, Yohanis Bonay dan Pdt. Rumbay Rusi. Dibelakangnya membuntuti wartawan media lokal maupun nasional yang telah menunggu pengumuman keputusan yang akan diambil oleh KPUD Propinsi Papua. Tak ketinggalan, anggota-anggota satuan intelejen yang tersebar di Jayapura ikut dalam pengumuman tersebut. Yang ditunggu-tunggu adalah ditunda atau tetap 16 Februari.

Persiapan untuk mengambil keputusan tidak main-main dilakukan KPUD Propinsi Papua.

Gelar konsultasi telah diambil KPUD Propinsi Papua. Rabu, 25 Januari 2006, rapat konsultasi tertutup dilangsungkan dengan DPR Papua dan Panwas Pilkada Propinsi. Hari itu juga rencananya akan dilangsungkan dengar pendapat dari parpol-parpol pengusung. Namun ditunda.

Malamnya, tim-tim sukses maupun parpol pengusung dari 4 pasangan kandidat menggelar jumpa pers di Balai Wartawan Kantor PWI Cabang Papua di Entrop. Tidak nampak ada tim dari pasangan Jhon Ibo dan Paskalis Kosay malam itu.

Dalam jumpa pers ini, 4 tim pasangan kandidat sepakat menolak dengan tegas adanya rencana penundaan. Alasannya, dana telah mengalami pembengkakan yang berlipat dari penundaan 10 Oktober lalu. Sementara pemerintah tidak memberikan bantuan pendanaan akibat adanya penundaan-penundaan. Sempat keluar rencana untuk mengerahkan massa agar melakukan tekanan ke KPUD Propinsi Papua agar tidak menunda hari H.

“Namun besok akan kami lihat dulu keputusan dari KPU,” ujar Weynan Watory, Ketua Tim Kampanye Pasangan Wabiser-Inaury malam itu. Kata itu-pun diamini oleh yang lain.

Keesokan harinya KPUD Propinsi Papua menggelar rapat bersama tim-tim parpol pengusung. Ada 4 gabungan parpol pengusung calon yang datang. Mereka: Aliansi Papua Bersatu yang mengusung Constant Karma-Donatus Motte, Koalisi Lintas Nusantara yang mengusung Lukas Enembe-M Arobi Aituarauw, Koalisi Papua Sejahtera yang mengusung DH Wabiser-Simon Petrus Inaury dan Koalisi Papua Baru yang mengusung Barnabas Suebu-Laex Hassegem. Parpol yang mengusung pasangan Jhon Ibo-Paskalis Kosay lagi-lagi tidak nampak.

Seperti malam sebelumnya, 4 gabungan parpol bertahan dengan penolakannya terhadap penundaan. Alasan-alasan yang diajukan KPUD Propinsi Papua tetap ditolak. Salah satu kandidat pun mereka pojokan. Ada kemungkinan penundaan untuk kepentingan kandidat itu.

“Kami memiliki bukti-bukti ada konspirasi dibalik pengunduran pilkada,” kata Bas Suebu.

Pihak Bas melalui tim hukum dan advokasinya sedang melakukan kajian-kajian untuk melakukan gugatan ke KPUD Propinsi Papua.

KETUA KPUD PROPINSI PAPUA FERRY KARETH dihadapan wartawan menyatakan tidak ada konspirasi yang dijalin lembaganya dengan salah satu pasangan calon. Penundaan semata-mata karena faktor teknis, dan bukan politis.

Pernyataan Ferry dikuatkan Ketua Tim Sukses Pasangan Jhon Ibo-Paskalis Kosay, Yan Ayomi. Kubunya yang dipojokkan, malah membuat Yan senyum-senyum. “Biasalah dalam sebuah pertarungan politik. Silahkan saja mereka ngomong.”

Yan menyatakan tidak pernah melakukan konspirasi politik ke KPUD Propinsi Papua. Baginya, Golkar telah cukup berpengalaman untuk dapat memenangkan Pemilu. Jhon Ibo sendiri telah dikenal cukup luas oleh masyarakat Papua. Yan sendiri mengaku partainya ngos-ngosan dengan adanya penundaan Pilkada.

Sedangkan ketidakhadiran parpolnya pada pertemuan dengan KPU karena baginya tidak perlu intervensi dengan keputusan KPU. Apapun keputusan penundaan, Golkar menerimanya.

Keputusan penundaan pemilu akhirnya diterima oleh kubu Constant Karma-Donatus Motte. Ketua Aliansi Papua Bersatu H Basir menyatakan tidak jadi melayangkan surat protes dan penolakan ke KPU. Dia bersama pinpinan-pimpinan parpol di aliansi sepakat dengan apa yang dikatakan CK-DM untuk memberikan toleransi ke KPUD soal penundaan.

“Ini memang nampak permainan politik dibelakang keputusan tunda itu. Tapi apapun itu, ya sudahlah. Kami menerimanya.”

Kata sepakat untuk menerima penundaan juga diambil kubu Lukas Enembe- M Arobi Aituarauw. “Sayangnya, dengan keputusan itu, wibawa lembaga KPU akhirnya tercoreng,” kata Lukas Enembe. (tim liputan tifa papua)

Tunda Lagi, Tunda Lagi

2006-01-30T21:54:00.000+09:00

Jayapura-Tifa Papua,

Pilkada Papua kembali mundur. Dari jadwal semula 16 Februari dimundurkan ke 10 Maret. Alasannya: 11 kabupaten belum siap. Cuaca diklaim juga menjadi faktor. Lain itu, anggaranpun menjadi penentu keputusan penundaan.

HANS MAYOR adalah warga Paldam, Kota Jayapura. Rumahnya terletak dikompleks depan Kantor Kelurahan Gurabesi yang ada di Paldam. Hans memiliki pekerjaan serabutan. Kadang dia membantu tetangganya yang jualan di Pasar Pagi Paldam.Hans adalah seorang warga yang peduli dengan kehidupan demokrasi yang ada didaerahnya. Dia telah lama menunggu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Papua secara langsung. Kekecewaannya mencuat saat 10 Oktober yang ditunggunya, pesta demokrasi langsung itu tidak jadi dilaksanakan. Namun bagi putera asli Papua yang lahir saat Trikora berkumandang tahun 1963 itu, alasan belum dibentuknya MRP dapat diterimanya.

Hans tergolong aktif untuk mengikuti proses demokrasi. Media massa telah memberi tahunya bahwa jadwal Pilkada ditetapkan 16 Februari 2005. Dan lagi-lagi dia bertanya-tanya saat Jumat, 27 Januari lalu KPU Provinsi Papua mengumumkan penundaan pencoblosan hingga tanggal 10 Maret.

“Kekurangan dana kah?” katanya.

Faktor kekurangan dana memang diklaim KPU menjadi penyebab utama. KPUD Propinsi Papua membutuhkan Rp 16 miliar lagi untuk menuntaskan hajatan demokrasi itu. Tapi dana ini sepenuhnya belum dipenuhi oleh DPR Papua. KPUD Provinsi Papua dituntut untuk menyelesaikan laporan penggunaan dana tahun anggaran 2005 terlebih dulu. Ada dana sekitar Rp 70 miliar yang harus dilaporkan oleh KPUD Propinsi Papua ke DPR Papua.

“Kami kan perlu waktu untuk melaporkan penggunaan dana tahun anggaran kemarin. Dan itu tidak cukup makan waktu satu dua hari. Belum lagi pembahasan alokasi dana yang kami minta,” kata Ketua KPUD Provinsi Papua Papua Ferry Kareth dihadapan wartawan saat mengumumkan penundaan Pilkada.

Lamanya waktu untuk membuat laporan keuangan KPUD Provinsi Papua dan pembahasan alokasi anggaran tidak dibenarkan Wakil Ketua DPR Papua Kamarudin Watubun. Dia menyatakan, penyelesaian pembuatan laporan itu seharusnya bisa makan waktu satu atau dua hari. Sedang pembahasan alokasi dana tidak diperlukan kalau waktu untuk melaksanakan hajatan itu mepet.

“Ini kan hajatan rakyat. Tidak masalah kalau memang terdesak waktu. Dana bisa kita kucurkan terlebih dulu,” katanya.

Permintaan anggaran sebesar itu dikemukakan Ferry ketika menggelar rapat konsultasi dengan DPR Papua yang digelar Rabu, 25 Januari lalu. Dalam rapat konsultasi tertutup itu, Ketua KPUD Propinsi Papua Ferry Kareth juga menyatakan penundaan Pilkada berkaitan dengan belum siapnya 11 KPUD Kabupaten untuk menggelar pesta demokrasi langsung yang baru kali pertama dilakukan didaerah. 11 KPUD itu diantaranya; Merauke, Boven Digul, Mappi, Asmat, Mimika, Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang dan Jayawijaya.

Ketidak siapan berkaitan dengan jalur distribusi logistik pemilu yang terkendala cuaca. DPR Papua menerima alasan tersebut. Satu alasan yang tidak diterima DPR Papua terhadap penundaan pelaksanaan Pilkada adalah belum adanya konsolidasi internal anggota-anggota KPUD di daerah. Beberapa KPUD dinyatakan kehilangan beberapa anggotanya. Bahkan hingga saat ini KPUD Provinsi Papua belum menggenapi jumlah anggotanya menjadi 5 orang. Satu orang anggota KPU, yaitu Golda Aronggear berhalangan tetap karena meninggal dunia beberapa waktu lalu. Sedangkan seorang anggota lainnya, Muhammad Musaad mengundurkan diri karena maju dalam pencalonan Wakil Gubernur Papua, berpasangan dengan Lukas Enembe. Sayangnya, niat Musaad gagal karena dinyatakan bukan orang asli Papua oleh MRP.

“Konsolidasi internal ini kan tidak masuk akal. Masak dari dulu belum selesai-selesai. Lucu! Tinggal kaseh ketik nama, siapa-siapa yang diusul lalu disetujui, kan selesai, too..,” kata Kamarudin Watubun, Wakil Ketua DPR Papua.

Berbeda dengan DPR Papua, gabungan parpol pengusung calon tidak menerima alasan cuaca. Ketua Tim Kampanye Pasangan Wabiser-Inaury, Weynan Watory dalam jumpa persnya sehari sebelum digelar pertemuan dengan KPU mengklaim alasan itu meng-ada-ada. “Papua kan dari dulu cuacanya begitu-begitu saja. Kerahkan saja anggaran yang besar untuk segera mengedrop logistik,” ujarnya.

Gabungan parpol beserta kandidatnya pantas untuk tidak menerima alasan penundaan itu. Dua kali penundaan membuat anggaran mereka membengkak berlipat-lipat. Namun keputusan penundaan itu toh akhirnya mereka terima juga. (baca: Konspirasi Politik Penundaan Pilkada Papua).

Kendala cuaca yang dilontarkan, sedikitnya beralasan. Adanya gelombang laut saat ini dilaporkan oleh KPUD Kabupaten Asmat. Sekretaris KPUD Kabupaten Asmat Primus Katit, SSos mengatakan, pengiriman logistik ke 2 distrik yang ada diwilayahnya terkendala gelombang. Distrik Fayit dan Kamur adalah 2 distrik yang distribusinya ditempuh dengan jalur laut. Dua distrik tersebut saat ini persiapannya belum sepenuhnya rampung. Sedang 7 distrik lainnya, hanya berita acara yang belum semuanya didistribusikan.

“Logistik seluruhnya sudah sampai di 7 distrik. Hanya ada dua distrik yang belum. Kesananya harus lewat laut. Jarak tempuhnya 3 hingga 4 jam,” katanya.

Sementara Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Besar Wilayah V Jayapura, Ahmad Mujahidin mengungkapkan, kondisi cuaca yang ada di Papua secara umum normal. Hanya Kabupaten Mimika yang Februari nanti diperkirakan akan tinggi curah hujannya.

Kabupaten Merauke yang dikabarkan akan ada gelombang besar hingga saat ini BMG Jayapura juga belum menerima laporannya. “Kami belum menerima laporan adanya gelombang besar di selatan.” (tim liputan Tifa Papua)

2006-01-26T00:50:00.000+09:00

Investigasi vs Investigasi:
Pelanggaran HAM TNI di Waghete
-Gatot Aribowo-

Jayapura-Tifa Papua,
YONES DOUW adalah sukarelawan yang dipekerjakan Els-HAM Papua di Nabire. Selain Yones Douw ada 5 sukarelawan yang dikoordinatori oleh Lukas Marai K. Tim sukarelawan ini sering memberikan laporan ke Els-HAM Papua seputar kejadian pelanggaran HAM yang ada di Nabire. Peristiwa Nabire berdarah tahun 2000 adalah salah satu laporan awal yang dibuat tim sukarelawan ini untuk Els-HAM Papua.
Jumat, 20 Januari lalu Yones Douw mendengar adanya evakuasi 3 warga sipil korban penembakan di Waghete, Paniai ke RSUD Nabire. Bersama anggota tim dia segera mengumpulkan data untuk membuat laporan secepatnya ke Jayapura, tempat Els-HAM Papua berkantor.
Kondisi korban yang belum memungkinkan membuat Yones kesulitan untuk membuat laporan secepatnya. Kondisi ini diperparah dengan tidak diijinkannya dia menengok korban. Penjagaan dilakukan oleh aparat keamanan. Selain dokter yang melakukan operasi bedah, orang lain maupun kerabat tidak diperbolehkan masuk. Untuk mengumpulkan data awal, Yones mewawancarai kerabat korban.
3 hari kemudian, Yones memasuki ruang rawat korban. 1 korban telah dinyatakan meninggal dan telah dipulangkan ke Waghete. Dia Mozes Douw, pelajar kelas 2 SMP.

DIBAGIAN LAIN, hari Jumat itu Andris Sutresna berhasil menembus masuk ke ruang operasi. Bersama beberapa orang kerabat korban dia diperkenankan mengengok ke ruang operasi. Setelah mengambil gambar, Andris Sutresna berhasil mewawancarai dokter yang melakukan operasi bedah. Dokter itu Agung Ariwibowo. Hasilnya: tidak ditemukan peluru sama sekali di luka 3 korban tersebut.
Andris Sutresna adalah koresponden Majalah Fakta Surabaya di Nabire. Baru-baru lalu dia membeli kamera camcorder dan menawarkan ke saya untuk menjadi koresponden atau kontributor disalah satu televisi swasta.
Petrus Pekei dan Yunike Katoki adalah dua korban yang akan memberikan kesaksian. Petrus terluka di rusuk kanan hingga tembus ke belakang, sedang Yunike terluka pada paha bagian kanan.

DPR PAPUA DAN ELSHAM PAPUA memastikan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan aparat TNI terhadap 3 warga sipil Waghete Paniai, Papua. Kepastian diperoleh setelah masing-masing tim turun ke RSUD Nabire Papua.
Anggota tim investigasi dari DPR Papua Yosephin Pigai menyatakan dengan jelas bahwa itu adalah pelanggaran HAM. Kejelasan ini didapat setelah melihat langsung kondisi Yunike Kotouki dan Petrus Pekei.
“Jelas (bahwa itu pelanggaran HAM).”
DPR Papua Selasa, 24 Januari kemarin berangkat ke Nabire untuk melihat kondisi korban dan mencari data (keterangan) dari korban. 6 anggota DPR Papua diterjunkan dalam tim tersebut. Sampai Rabu, tim masih melakukan pendekatan ke korban dan kerabat-kerabatnya untuk menghimpun data lebih lengkap. Kamisnya, tim akan berangkat ke Waghete, Paniai.
Tim investigasi DPR Papua dibentuk setelah Senin, 23 Januari, Front Perjuangan Pembebasan Rakyat (Front Pepera PB) dan Front Rakyat Papua Anti Militerisme “Untuk Kasus Waghete, Paniai Berdarah” menggelar aksi demo di DPR Papua. Aksi ini sempat rusuh ketika puluhan aparat polisi menghadang di pintu pagar Gedung DPR Papua. (baca : Rusuh, Demo Protes Penembakan di Waghete)
Sementara, Els-HAM Papua menyatakan bahwa telah menemukan pelanggaran HAM murni yang dilakukan aparat TNI terhadap warga. Karena itu pihak korban, diwakili oleh Els-HAM Papua meminta ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua di Jayapura agar nantinya membawa kasus tersebut ke pengadilan HAM internasional. Salah satu keluarga korban, Lince Giai yang didampingi Els-HAM Papua saat melapor ke Komnas HAM tidak akan menuntut penyelesaian adat, dengan cara ganti rugi. Dia menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus itu ke perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
Temuan dalam laporan itu menyebut, pelaku penembakan adalah Komandan Tim Khusus Satgas Yonif 753 Nabire dan anggotanya, serta dari Brimob.
Tim investigasi TNI sendiri hingga saat ini belum mengungkap hasil temuannya. Kapendam XVII/Trikora Mayor CAJ GT Situmorang mengatakan bahwa hingga saat ini tim investigasi TNI yang dibentuk Kodam XVII/Trikora masih melakukan olah lapangan.
Temuan Els-HAM Papua tentang pelanggaran HAM yang dilakukan TNI dilaporkan oleh tim relawan Els-HAM Papua di Nabire. Yones Douw yang membuat laporan tersebut. Yones mewawancarai 2 korban dan kerabat-kerabat korban yang ditemuinya di RSUD Nabire. Yones lalu menyatakan, “murni, telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan aparat TNI.”
Wawancara terhadap korban dan kerabat korban dilakukan Selasa, 24 Januari. Hasil wawancara dilaporkan ke Els-HAM Papua di Jayapura. Keesokan harinya, laporan itu diteruskan ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua di Jayapura. Laporan yang dibawa Ketua Els-HAM Papua Alloy Renwarin, diterima langsung oleh Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua di Jayapura, Albert Rumbekwan.
Albert berjanji akan segera menurunkan tim investigasi-nya ke Nabire dan Waghete pada Kamis Besok. Keberangkatan tim Komnas HAM dipastikan akan diterjunkan setelah mendapat perintah dari Kantor Komnas HAM di Jakarta pada Rabu pagi.
___

Rusuh, Demo Protes Penembakan Waghete

2006-01-26T00:08:00.000+09:00

Jayapura-Tifa Papua,

SENIN 23 JANUARI, ratusan massa gabungan dari Front Perjuangan Pembebasan Rakyat (Front Pepera PB) dan Front Rakyat Papua Anti Militerisme “Untuk Kasus Waghete, Paniai Berdarah” merapat ke DPR Papua. Sejenak, mereka menggelar orasi di jembatan kota Jayapura. Berbagai kecaman bernada protes mereka lontarkan ke militer Indonesia berkaitan dengan adanya kasus penembakan ke warga sipil yang terjadi di Paniai.
Usai gelar orasi di jalanan mereka berjalan beriringan mendekat ke Gedung DPR Papua. Disana telah menghadang puluhan aparat polisi, lengkap dengan tameng didepan pintu pagar gedung. Mereka terlihat panas ketika semakin mendekat ke rombongan polisi yang menghadang. Beberapa massa mulai mengambil batu. Dengan berlarian mereka meringsek ke arah polisi. Selanjutnya, hujan batu dan kayu mengarah ke rombongan polisi.
Suasana semakin panas.
Seorang dari rombongan massa berlari menjauh setelah melakukan lemparan batu. Kembali dicarinya batu dijembatan dekat DPR Papua. Setelah ditemukannya batu, orang tersebut lari kembali untuk melakukan lemparan.
“hu...hu...hu...hu.......!!” Gemuruh teriakan orang-orang itu semakin menggema. Inilah gaya khas.
Beberapa orang yang menjadi koordinator massa berusaha meredam emosi massa. Emosi yang disebabkan tidak diijinkannya memasuki gedung. Polisi akhirnya terjepit. Pagar betis polisi pun jebol. Pintu pagar terbuka. Massa menyerbu masuk. Polisi pun minggir, dan membentuk barisan pagar betis disamping kerumunan massa.
Sementara beberapa orang diantara massa telah melompati pagar gedung, masuk ke dalam area pelataran gedung. Didalam, massa belum reda kemarahannya. Batu-batu masih menyerbu ke arah gedung luar. Beberapa lemparan mengenai genteng pos satpam.
“Pyar…pyar….” Kaca belakang 3 mobil yang diparkir diareal parkir depan gedung pecah.
“Stop...Stop sudah..” Suasana gaduh diantara massa masih berlangsung. Beberapa diantaranya berusaha meredakan yang masih diliputi emosional.
Emosi itu akhirnya mereda belasan menit kemudian. Lalu disusul gelar orasi yang dilakukan dipinggiran gedung. Orasi berlangsung puluhan menit. Selanjutnya massa semakin mendekat ke arah pintu masuk gedung. Aksi khas kembali berlanjut. Teriakan ala adat mengiringi ritual lari mengitari kolam pancuran yang terletak tepat didepan pintu masuk.
Orasi pun berlanjut.
Tuntutan untuk menarik seluruh pasukan TNI dari Papua Barat kembali diteriakkan. Ini menyusul dugaan mereka yang menyebut TNI pelaku penembakan di Wahgete, Paniai baru-baru lalu. Bahkan dalam spanduk yang mereka bentangkan terdapat tuntutan untuk dilakukan pemecatan terhadap Pangdam XVII/Trikora.
Kasus penembakan warga sipil yang terjadi di Wahgete beberapa hari silam, hingga kini berlum terungkap siapa pelakunya. Institusi TNI mendapat tudingan sebagai pelaku. TNI sendiri ikut membantu kepolisian melakukan penyelidikan pelaku penembakan.
Kasus penembakan ini menewaskan satu warga sipil. Dua lainnya hingga kini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Nabire. Pangdam XVII/Trikora Mayjend TNI George Toisutta menyatakan akan bersikap tegas apabila nantinya ditemukan bahwa pelaku penembakan dari TNI. (gatot aribowo)