Edisi Online Surat Kabar Mingguan Tifa Papua, Balai Wartawan Gedung PWI Papua, Jln. Kelapa Dua Entrop Jayapura Papua, telp/fax. 0967 531690

Sunday, March 19, 2006

Intifada Memakan 3 Brimob

Kesaksian jurnalis televisi ketika merekam tragedi yang menyanyatkan hati.
oleh: Gatot Aribowo


"SAYA TAHU DIA PERGI (MAIN) BILYARD." Kata itu keluar dua kali dalam isak tangis Ida, di teras ruangan UGD RSUD Abepura, Kamis siang, 16 Maret lalu. Lirih. Air mata berlinang, mengiringi suasana haru orang-orang disekitarnya. Dipeluknya seorang anggota Brimob Polda Papua dan ditumpahkan kesedihan dan kepiluan hati seorang istri yang ditinggal mati suaminya.
Ida adalah istri dari Briptu Arizona yang meninggal di RSUD Abepura usai pembubaran aksi pemalangan jalan menuntut penutupan PT Freeport di depan Kampus Uncen, Abepura, 16 Maret lalu. Selain Briptu Arizona, dua anggota Brimob lainnya, masing-masing: Brigadir Syamsudin dan Baratu Daud Sulaiman meninggal ditempat kejadian. Sementara 1 intel Lanud Jayapura, Agung Triyadi ditemukan tewas mengenaskan didalam kampus Uncen.
Sedangkan yang luka-luka, sedikitnya ada 20-an orang dengan 1 kritis. Sebagian rawat di RSUD Abepura dan sebagian RS Bhayangkara Polda Papua. Data terakhir menyebutkan, 2 kritis.
Brigadir Syamsudin dan Baratu Daud Sulaiman dievakuasi dua jam setelah kejadian berlangsung. Proses evakuasi berjalan lamban mengingat suasana saat itu masih riskan.
Pembubaran aksi pemalangan jalan menuntut penutupan PT Freeport dilakukan setelah proses negosiasi mentok. Akhirnya pembubaran paksa itu berbuntut aksi lempar batu dari kelompok massa yang melakukan pemalangan jalan.
Aksi lempar batu terjadi dua kali. Aksi yang pertama terjadi di jalan depan pelataran Aula Uncen. Berawal ketika Waka Polresta Jayapura Kompol Gatot Aris Purbaya meminta bubar ke massa dari pengeras suara mobil polisi. Namun seruan itu tak digubris oleh massa. Berkali-kali seruan, malah menuai lemparan batu. Suasana mulai kacau. Barikade pasukan polisi bertameng dari Satuan Dalmas Polresta Jayapura menjadi tameng. Sedikit-sedikit upaya meredam yang dilakukan beberapa koordinator massa dan komandan-komandan lapangan dari Polisi mampu menghentikan aksi lemparan batu.
"Kami meminta ke anggota masyarakat yang tidak tergabung dalam aksi, agar keluar dari pinggir kanan kiri jalan! Kami tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi," teriak salah seorang petugas polisi dari pengeras suara. "Kami menghimbau ke saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada ditengah jalan, agar segera membubarkan diri! Kalian telah melanggar undang-undang dengan mengganggu ketertiban umum. Sekali lagi, atas nama undang-undang, kami meminta untuk segera membubarkan diri!"
Seruan-seruan itu terdengar berulang kali setelah massa belum juga keluar dari badan ruas utama jalan. Bahkan terus menuai emosi dari massa.
Emosi itu sebetulnya sudah bangkit ketika barikade polisi maju dua langkah saat proses negosiasi berlangsung sebelum aksi lempar batu yang pertama terjadi.
Nego dilakukan antara koordinator dengan petugas polisi yang jadi komandan lapangan. Tidak jelas, siapa yang komandan. Terlihat Kapolresta Jayapura AKBP Taufik Pribadi –yang baru dua minggu dilantik- juga jarang memegang kendali. Lebih sering dilakukan oleh pejabat-pejabat Polda Papua yang berpangkat satu tingkat diatasnya. Setidaknya ada dua pejabat Polda Papua berpangkat melati tiga (Kombes) yang sering bergantian melakukan negosiasi. Ditengah-tengahnya, Direktur Kontras Papua Pieter Ell ikut membantu proses nogosiasi antara dua pihak yang berhadapan.
Masih dalam nego-nego, Kosmos, salah seorang pucuk koordinator, meminta massa-nya mundur empat langkah ke belakang setelah menyatakan akan menjamin kehadiran Pangdam XVII/Trikora dan Kapolda Papua dalam aksi berikutnya. "Saya menjamin, dengan bantuan lobi kakak-kakak kita, Pangdam dan Kapolda akan datang menemui kita. Tapi tidak hari ini. Aksi berikutnya, hari Sabtu (18 Maret). Sekarang saya minta, mundur empat langkah! Satu..! Dua...!Tiga...! Empat...!" Terdengar suara Kosmos melalui pengeras suara ke arah massa.
Disaat bersamaan, tiba-tiba barikade polisi maju dua langkah. Ketika itulah emosi massa mulai bangkit. Kosmos sempat memperingatkan barikade polisi untuk tetap mundur, kembali ke tempat semula. Namun tidak digubris oleh barikade polisi.
Usai aksi pelemparan batu yang pertama, Selvius Bobby yang selama ini terkenal dengan Front Perjuangan Pembebasan Rakyat (Pepera) Papua Barat ditangkap, dan dimasukkan ke truk polisi. Sempat terdengar teriakannya berkali-kali, "kawan-kawan! Kawan-kawan!" Sebelum akhirnya truk itu lari ke arah Abepura membawa Selvi –panggilan Selvius Bobby- menuju Polresta Jayapura.
Penangkapan Selvius ini memicu semakin alotnya negosiasi kedua yang dilakukan setelah aksi pelemparan batu yang pertama. Massa masih menduduki jalan. Kali ini mundur ke arah pintu gerbang Kampus Uncen. Berjarak sekitar 10-15 meter ke Abepura dari jembatan penyeberangan. Mereka duduk bersila, bergerombol memenuhi badan jalan yang terdiri dari dua ruas. Dibelakangnya, api masih menyala-nyala dari dua area tempat pembakaran ban. Asap menerpa ke tempat saya berdiri di jembatan penyeberangan.
Beberapa orang dari kelompok massa telah mempersiapkan batu-batu. Siap dilempar bila terjadi pemaksaan dari polisi. Sedikitnya dua orang terlihat telah menyiakan batu ditangannya yang dilipat ke belakang.
Disisi pinggir kiri jalan (dalam area kelompok massa), terlihat 3 anggota intel dari beberapa kesatuan TNI maupun polisi. Salah satunya Agung Triyadi, intel Lanud Jayapura yang ditemukan tewas didalam lingkungan kampus Uncen, saat dilakukan penyisiran usai kejadian. Dimungkinkan, Agung dan kawan-kawan disampingnnya telah diincar beberapa orang dari kelompok massa.
Dibawah jembatan penyeberangan, sebuah tenda perpal warna oranye telah terpasang. Terikat dengan tali yang diikat di jembatan dan pintu gerbang Kampus Uncen. Entah dimaksudkan untuk apa. Sebab disekitar lokasi tenda, teduh oleh rindangnya pohon.
Jalan ke arah Sentani, sepanjang 20-an meter dari jembatan penyeberangan, pohon-pohon sengaja ditumbangkan dan ditaruh di tengah jalan. Beberapa lokasi, api terlihat menyala-nyala dari tumpukan ban yang dibakar. Asap tebal mengepul..
Sementara didepan gerombolan massa, Kasat Sabhara Polresta Jayapura, AKP Rumarupen terlihat masih melakukan negosiasi dengan beberapa koordinator aksi. Negosiasi juga dibantu oleh beberapa orang dari massa yang dianggap tetua.
Negosiasi hampir membuahkan hasil. Koordinator-koordinator massa setuju akan membuka satu ruas jalan. Dengan catatan: Selvius Bobby dilepas. Tapi massa menghendaki Selvi dilepas dulu ke hadapan mereka.
Belum sempat negosiasi dilanjut ulang, dua truk Brimob datang dengan kecepatan tinggi dari arah Abepura. Berhenti tepat di belakang barikade polisi yang berjumlah tidak kurang dari 30-an anggota. Melihat itu, massa mulai bersiap-siap. Beberapa koordinator massa mulai enggan melanjutkan negosiasi. Suasanan semakin panas.
Ditengah barisan massa, beberapa orang mulai mengambil batu, disiapkan ditangan yang dilipat di belakang tubuhnya. Ada juga yang pegang batunya ditunjukkan. Siap dilempar, bila chaos.
Sebagian yang lain memberi aba-aba ke arah massa yang berada di luar badan jalan untuk masuk ke barisan.
Barisan massa terdepan mulai berpegangan tangan. Kosmos terlihat mundur ke sisi kanan barikade massa, lalu masuk ke ke tengah-tengah barisan terdepan massa. Ikut bersila. Sejenak kemudian bangkit dan memberikan arahan. Tangannya bergerak-gerak ke depan belakang, kadang memutar mengikuti gerakan tubuhnya mengiringi instruksinya ke beberapa orang didepannya. Sesaat kemudian, dia masuk lagi ke barisan terdepan dan berpegangan tangan dengan anggota massanya disisi kanan kiri.
Didepan, barikade polisi Dalmas Polresta Jayapura bergeser ke ruas jalan seberang kampus. Jumlahnya tidak kurang dari 30-an. Disisi satunya, barikade polisi Brimob Polda Papua membentuk barisan barikade bertameng lebih besar dari tameng Dalmas.
"Sekali lagi, kami minta ke masyarakat yang ada di depan, yang memenuhi jalan. Agar membubarkan diri!" Suruan dari polisi terdengar kembali diiringi barikade polisi yang mulai maju beberapa langkah. Tiba-tiba dari ruas jalan sisi barikade Dalmas, tiga anggota Brimob berlari dari pinggir masuk ke tengah-tengah, diantara dua barikade yang berhadapan. Tembakan gas air mata ke atas.
Massa bubar. Chaos. Lempar batu.
Massa berlarian ke arah kampus, di kanan kiri jalan. Dikejar aparat. Barikade meringsek maju, sepanjang 30-an meter dari posisi semula. Melewati jembatan penyeberangan dan pintu gerbang kampus. Ada 60-an anggota gabungan Dalmas dan Brimob.
Serangan batu dari sisi kiri kanan, dari dalam kampus menerpa dengan iringan khas, "hu...hu...hu...hu." 60-an anggota ini terjebak. Dibelakang, tidak ada pasukan yang menghalau massa. Mereka juga terhalau oleh serangan batu.
Mau masuk kampus, daerah terlarang. Tidak ada hak polisi masuk area kampus. Ini dimanfaatkan massa yang terus menyerbu dengan Intifada, sebutan khas Palestina ketika melawan Israel dengan lemparan batu.
Serangan intifada itu membuahkan hasil. Satu, dua, tiga dan seterusnya, anggota yang membetuk barikade berlindung tameng, berjatuhan. Coba berlarian mundur ke posisi semula. Jatuh, tersangkut pohon. Dimanfaatkan massa yang berhamburan keluar kampus.
Menyerbu. Menghajar. Menjatuhkan batu, besar atau kecil ke tubuh anggota-anggota polisi yang jatuh. Tak berdaya. Menunggu ajal menjemput, saat itu juga.
Dramatis. (*)

Kemarahan Yang Belum Reda

oleh: Gatot Aribowo

3 kawannya meninggal mengenaskan. Didepan mata mereka. Dendam seperti menggelayuti. Tak perduli ke sesama anggota polisi, Brimob juga sering melampiaskan emosi.

TRATATAT...TRATATAT..TAT..TAT...TANG..TANG...
Jum`at malam, beberapa kali tembakan terdengar tak jauh dari Balai Wartawan, Kantor PWI Papua. Saka, salah seorang warga yang tinggal dilingkungan Kantor PWI Papua coba mengintip dari balik pagar. Tak ada anggota polisi yang menenteng senjata.
Sabtu paginya, kembali dia dengar beberapa kali tembakan. Dia berdiri di depan pagar Balai Wartawan. Dilihatnya seorang anggota Brimob berdiri dipinggir jalan, depan Polsek Jayapura Selatan menembakkan senapannya ke atas. Polsek itu letaknya 20-an meter dari Balai Wartawan.
Siangnya dia ketemu dengan temannya yang bertugas di Polsek Jayapura Selatan. Cerita-cerita, ternyata ada anggota Brimob Polda Papua yang memainkan senjata di Polsek. Tak ada anggota sesama polisi yang berani memperingatkan, atau melarang. Anggota Polsek diminta kerjasamanya oleh Brimob untuk mengamankan mahasiswa dari pegunungan –daerah gunung seperti: Wamena, Puncak Jaya, Tolikara, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Paniai- yang menyembunyikan diri di sektor Jayapura Selatan. Sebab banyak warga pegunungan yang merantau ke Jayapura dan menghuni di daerah Jayapura Selatan, utamanya pemukiman di belakang Kantor Walikota Jayapura.
Kantor Walikota itu letaknya juga tak jauh dari Polsek. Hanya dihalangi area kosong seluas lebih dari satu hektar, naik ke ketinggian. Jumat malam, Sabar, seorang warga yang tinggal tak jauh dari Kantor Walikota juga mendengar tembakan yang berasal dari pemukiman. Tembakan untuk menakut-nakuti.
Ketakutan memang menyelimuti warga –baik yang melintas atau bermukim- di daerah Padang Bulan, Abepura, Kotaraja hingga Entrop. Daerah Entrop hingga ke Jayapura kotanya, tak terdengar tembakan sama sekali.
Markas Brimob Polda Papua letaknya di Kotaraja. Jika diurut daerahnya dari Bandara Sentani ke Jayapura, urutannya sebagai berikut: Kabupaten Jayapura (kota kabupatennya Sentani), Buper, Waena, Padang Bulan, Abepura Kota, Kotaraja, Skyland (jalanan naik), Entrop, terputus ke dua arah menuju Jayapura yakni melewati Polimak dan Hamadi.
Kampus Uncen Lama, letaknya diantara Padang Bulan dan Abepura Kota, bersebelahan dengan Kampus STT GKI yang berhadapan dengan Lapangan Trikora.
Jalan penghubung dari Abepura ke Sentani hanya ada satu. Tidak ada jalan alternatif. Jadinya ketika diblokade (dipalang) lalu lintas akan lumpuh total. Warga yang dari Jayapura dan Abepura ke Padang Bulan, Waena hingga ke Bandara di Sentani dan Sentani Kota tidak akan bisa melintas. Inilah yang menyebabkan beberapa penerbangan pesawat mengalami kerugian, selain aktivitas perekonomian lainnya.
Sedang dari Abepura ke Jayapura memiliki alternatif lain, selain melewati Markas Brimob di Kotaraja. Alternatif pertama: memutar ke lingkaran Abepura melalui Tanah Hitam tembus ke Skyland. Jalan ini merupakan ruas jalan utama juga. Sementara alternatif lain melalui jalan-jalan tikus, tanpa perlu melintas di Markas Brimob terletak.
Alternatif terakhir inilah yang digunakan pasukan Brimob mengatur lalu lintas ketika area jalan didepan markasnya mereka tutup. Penutupan jalan ini dibarengi dengan sweeping Mahasiswa Pegunungan. Sweeping terkadang dibarengi dengan tindakan kekerasan. Bentakan ke warga yang melintas dengan kendaraan sering terlontar. Emosi masih menyelimuti dari Kamis sore, 16 Maret hingga Sabtu pagi.
Jumat pagi sebetulnya aktivitas perekonomian di Abepura mulai berangsur-angsur pulih. Namun ketika beberapa anggota Brimob mulai keluar dengan kendaraan dan mengalungkan senjatanya, warga mulai ketakutan kembali. Anggota-anggota Brimob ini berseliweran disepanjang daerah Abepura. Diperbukitan-perbukitan yang mengelilingi Abepura sering terdengar rentetan senjata. Tidak hanya diperbukitan, kadang rentetan senjata terdengar ditengah-tengah pemukiman penduduk. Mencekam, bak film-film Koboi.
Anggota-anggota ini tidak lagi terkontrol. Bahkan Kapolda Papua Irjen Pol Tommy Jacobus berkata, "saya tidak bisa mengendalikan mereka. Cuma bisa menghimbau."
Mereka melakukan sweeping sendiri. Tanpa komando.
Seorang anak berumur 10 tahun, Katrin Ohaee menuai emosi tindakan koboi yang dilakukan Brimob. Anak itu hingga Sabtu menjalani operasi pengeluaran peluru. Sebutir peluru nyasar ke punggung sebelah kanannya, Jumat siang, 17 Maret lalu.
Anak ini sedang mengambil jemuran bersama ibunya di belakang rumahnya yang terletak di depan Markas Korem 172/PWY di Padang Bulan, Abepura. Celakanya, posisi belakang rumahnya yang terlindung malah terhantam peluru nyasar.
Ketika saya hendak mengecek kondisinya ke Ruang Bedah RSUD Abepura, Sabtu siang, seorang Brimob berpakaian preman langsung melakukan pengusiran. Dengan nada bentakan, "atas ijin siapa kamu masuk sini. Sekarang keluar!" Tangannya menunjuk ke arah luar ruangan. Teriakan, "semua wartawan, keluar!", cukup mengagetkan penghuni ruangan. Disitu tak ada wartawan lain.
Sebelumnya, saya sempat berjaga-jaga kalau ada anggota Brimob. Sialnya, saya tak melihat seorang anggota Brimob berpakaian preman. Dia berkaos. Namun ternyata celananya coklat, celana polisi.
Saya bersama dengan salah seorang kamerawan Global TV sempat mengambil gambar anak itu, Jumat sore. Kami sangat berhati-hati. Identitas disembunyikan. Kamera handycam mudah masuk tas. Berlagak menjenguk pasien, kami berhasil masuk ke ruangan.
Usai mengambil gambar, kami berencana cek situasi terakhir Abepura Kota. Baru saja turun dari jalan masuk ke rumah sakit, "tang...tang...tang..." 2 anggota Brimob pakaian preman mengendarai sepeda motor sambil mengacungkan senapan ke atas. Show force. Dibelakangnya, mengiringi kendaraan-kendaraan panser Yonif 751/BS, batalyon infanteri TNI yang markasnya di Sentani.
Tak perduli ke wartawan, anggota-anggota Brimob masih dalam keadaan marah. Ke wartawan, marahnya Brimob sudah timbul sejak penyisiran usai evakuasinya 2 anggota Brimob yang mati ditempat, Kamis sore. Mereka marah ketika hendak diambil gambarnya sewaktu menemukan 2 warga yang mereka duga masuk dalam barisan kelompok massa. Secara bergantian, anggota-anggota polisi menendang, menghantam, dan menghajar. Diseret. Tak berdaya. Lalu didorong masuk ke dalam mobil ambulans.
Masih belum puas, seorang polisi berpakaian preman mengambil kayu. Melalui jendela mobil ambulans, kayu dihantamkan ke tubuh tergeletak didalam. Setelah itu ambulans berlari kencang.
Wartawan kesulitan melacak keberadaan dua warga yang diangkut ambulans itu.
"Wartawan jangan ambil gambar. Ambil yang mereka (anggota kelompok massa) lakukan saja," teriak salah seorang anggota polisi.
"Kalau mau ambil gambar, koordinasi dulu sama kita," sambung salah seorang anggota di Humas Polda Papua.
Tak selang berapa lama kemudian, setelah mengambil data-data lapangan belasan wartawan yang masih bertahan dilokasi mundur, menuju ke Abepura. Tidak aman. Brimob dan polisi lainnya masih diliputi emosi atas kematian teman-temannya di depan mata mereka.
Beberapa wartawan televisi yang baru datang dari Jakarta, tanpa kontak dulu dengan wartawan setempat untuk menanyakan kondisi di Jayapura, malah ketiban marah dari Brimob.
Celakanya, ada beberapa yang kena pukul. Ada kamera dibanting. Ada yang kena tendangan sepatu laras dibelakang. Ada yang cuma dibentak, lalu surut menjauh. Ada yang waspada dengan mengambil gambar secara sembunyi-sembunyi. Ada pewarta foto, dari jarak jauh menggunakan tele-nya mengambil gambar blokade di seputaran Markas Brimob. Tak ada jalan lain lagi mendapatkan foto atau gambar untuk menginformasikan suasana sebenarnya di Jayapura saat itu. Bahkan asrama-asrama mahasiswa dari Pegunungan yang dirusak, tak ada wartawan yang meliput. Takut.
"Saya sudah mengambil foto-foto asrama mahasiswa dari Wamena yang dirusak," kata Kapolres Wamena AKBP Robert Joensoe. Robert, Jumat turun dari Wamena atas panggilan Kapolda Papua. Dia diperintahkan untuk menenangkan masyarakat Wamena yang ada di Jayapura. Rencananya masyarakat itu akan turun ke Jayapura untuk menggelar protes atas tindakan koboi yang dilakukan anggota Brimob.
Entah sampai kapan kemarahan itu akan mereda. Seorang teman aktivis dari Wamena yang baru saja tiba di Jayapura mengurungkan niatnya saat Sabtu malam, 18 Maret, hendak menemui saya di Jayapura. "Saya di Waena. Kita ketemu hari Senin saja. Masih banyak anggota-anggota Brimob di jalanan. Terlalu riskan," katanya diujung telepon. (*)

Tuesday, February 28, 2006

Nasib IJB Ditangan Papua?

tifa papua, 17 Februari 2006,

MRP merekomendasikan proses pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) kembali menggunakan UU Otsus. DPR Papua mengiyakan. Pemerintah Provinsi Papua setuju. Namun IJB tetap ngotot. Sedang Pemerintah Pusat akan mempelajari dulu.

Drama konflik antara Pemerintahan Provinsi Papua dengan Pemerintahan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) memasuki babak baru. Seperti yang telah diduga sebelumnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) akhirnya menolak memberikan rekomendasi untuk payung hukum bagi provinsi baru itu. MRP merekomendasikan untuk kembali ke mekanisme yang diatur UU Otsus dalam pemekaran provinsi.
Putusan diambil setelah MRP menggelar konsultasi publik pada Januari hingga awal Februari silam. Dalam gelar konsultasi publik itu MRP mengumpulkan tokoh-tokoh agama, perempuan serta dari tokoh-tokoh masyarakat adat diberbagai daerah di Provinsi Irian Jaya Barat. Gelar konsultasi publik dilakukan mulai dari Manokwari, Sorong, Fak-Fak, Kaimana dan daerah-daerah yang masuk dalam wilayah Provinsi Irian Jaya Barat. “Ini sesuai dengan represetansi lembaga ini,” kata Agus Alua, Ketua MRP di Hotel Matoa Jayapura beberapa waktu lalu.
Dalam dengar pendapat ini MRP menemukan bayak suara yang menolak keberadaan provinsi baru itu. “Ini murni suara yang kami kumpulkan dari masyarakat representasi kami,” katanya.
Suara berlawanan didapat ketika MRP menggelar konsultasi publik dengan unsur pemerintahan setempat. Suara yang ngotot agar MRP merekomendasikan untuk segera memberikan persetujuan payung hukum bagi Provinsi Irian Jaya Barat datang dari unsur pemerintahan. Mulai dari Pemerintah Irian Jaya Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irian Jaya Barat.
“Namun suara yang keluar dari kami adalah suara representasi kultural, yakni dari masyarakat adat, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh perempuan. Kami bukan representasi politik, jadi suara itu hanya kami tampung tapi tidak kami keluarkan,” imbuhnya.
Suara yang didapat dari konsultasi publik itu hampir dua minggu dibahas di kantor sementara MRP di Hotel Youtefa Jayapura. Selama kurun waktu itu pun MRP bungkam terhadap hasil yang didapat. MRP hanya mengingatkan ke pemerintah Jakarta agar segera mengembalikan proses mekanisme pemekaran ke UU Otsus. “Mau tidak mau, kita harus kembali ke titik nol. Kembalikan semuanya ke UU Otonomi Khusus. Kalau itu mau dikembalikan, berarti mekanismenya adalah pasal 76 UU tersebut,” lanjutnya.
Pasal 76 UU Otonomi Khusus menyebutkan, pemekaran di Provinsi Papua melalui pertimbangan dan persetujuan dari MRP dan DPR Papua.
Pengembalian semua permasalahan pemekaran ke UU Otsus ini disepakati pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua. Dalam sidang pleno khusus yang digelar 17 Februari lalu 4 fraksi di DPR Papua menyatakan: pemekaran provinsi-provinsi baru di Papua agar menggunakan dasar pasal 76 UU Otsus. 4 Fraksi masing-masing Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Damai Sejahtera, Fraksi PDI-P dan Fraksi Gabungan sepakat agar penyelesaian hukum untuk IJB ditunda terlebih dulu.
Pernyataan itu diperkuat dengan putusan DPR Papua nomor 05/DPRP/2006. Dalam putusan tersebut DPR Papua juga mengeluarkan ancamannya untuk mengembalikan UU Otonomi Khusus Provinsi Papua ke Pemerintah Pusat di Jakarta bila pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat tetap dipaksakan.
Sidang pleno digelar setelah MRP menyampaikan hasil konsultasi publik yang didokumenkan dalam bentuk buku. Jumlahnya 3 buku, ditambah 1 ringkasan ekskutif. Hasil konsultasi publik ini ditetapkan dalam Ketetapan MRP tanggal 14 Februari 2006, yang ditanda tangani oleh Ketua MRP Agus Alua.
Hasil konsultasi publik MRP mempunyai pendapat bahwa pemekaran IJB belum saatnya dilakukan. Bila ada pemekaran harus berdasar pada pasal 76 UU Otsus Papua No 21 tahun 2001. Jika pemekaran tetap dilakukan dengan mengabaikan pendapat sebelumnya maka harus meminta ruang kepada pemerintah agar diadakan dialog. Dialog dimaksudkan agar permasalahan di Papua dapat diselesaikan secara demokratis, komprehentis, adil dan bermartabat. MRP juga berharap agar DPR Papua dalam menanggapi Surat Gubernur Papua Nomor 120/260 tanggal 1 Februari 2006 harus bertindak arif. Aspirasi-aspirasi masyarakat hasil konsultasi publik yang kesemuanya bertujuan meningkatkan taraf hidup orang asli Papua agar diperhatikan.

Sabar Dulu, Akan Dipelajari
Hasil rekomendasi dari konsultasi publik yang dilakukan MRP telah sampai ditangan Wapres Jusuf Kalla, Menkopolhukkam Widodo AS dan Mendagri M Ma`ruf. Hasil ini diserahakan bersamaan dengan hasil putusan DPR Papua tentang rekomendasi penolakan pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat, 20 Februari lalu.
Pemerintah, dikatakan Menkopolhukkam Widodo AS, akan mempelajari terlebih dulu rekomendasi dua lembaga dari Provinsi Papua itu.
“Ada hal-hal krusial yang perlu dipelajari terlebih dulu,” ujar Widodo.

IJB Tetap Ngotot
Tidak diberi rekomendasi dari Jayapura, IJB tidak kekurangan akal. Menggunakan putusan dari Mahkamah Konstitusi 11 November 2004 yang tetap mengakui keberadaan Provinsi IJB, Ketua DPRD Irian Jaya Barat Jimmy Ijie langsung menuju ke Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. “Kami akan minta fatwa,” katanya.
Fatwa diminta ke MK setelah hasil konsultasi publik MRP yang disampaikan ke DPR Papua ditolak mentah-mentah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irian Jaya Barat. Mereka menyatakan konsultasi publik yang digelar MRP tidak aspiratif. Mereka juga mengeluarkan 7 pernyataan sikap menolak hasil konsultasi publik MRP.
Diantara 7 pernyataan itu, DPRD Irian Jaya Barat dan Pemerintahan Provinsi Irian Jaya Barat dan beberapa calon gubernur yang hendak maju dalam Pilkada Irian Jaya Barat sepakat menggunakan UU no 32 2004 untuk melangsungkan Pilkada. Mereka juga mendesak Pemerintah Indonesia di Jakarta agar secepatnya mengeluarkan payung hukum untuk pemerintah provinsi Irian Jaya Barat.
“Tidak ada Toleransi lagi. Kami sudah cukup bersabar dan mengalah. Kalau mengalami kebuntuan, kami akan gelar Pilkada Sesuai UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pmerintahan Daerah,” kata Ketua DPRD Irian Jaya Barat Jimmy Ijie.
Pernyataan ini dikeluarkan dua hari sebelum DPR Papua menggelar rapat pleno khusus 17 Februari lalu. Pernyataan dikeluarkan setelah DPRD Irian Jaya Barat menggelar rapat khusus menyikapi hasil konsultasi publik MRP. Pernyataan disetujui semua fraksi dan anggota. Pernyataan ini pun diperkuat dengan Keputusan DRPD Irian Jaya Barat yang ditanda tangani oleh ketuanya.
Sementara pemerintah provinsi menentang hasil konsultasi publik MRP, pemerintahan-pemerintahan kabupaten dan kota se-Irian Jaya Barat menolak keras putusan yang dikeluarkan DPR Papua. Bupati Se-Irian Jaya Barat yang saat ini berada di Jakarta dalam rangka menghadiri pertemuan bersama MRP dan DPR Papua dengan tegas menyatakan menolak hasil rapat paripurna DPR Papua yang berlangsung Jumat (17/2) di Jayapura. Mereka beranggapan, keputusan itu merupakan sebuah rekayasa politik untuk mempertahankan status Papua sebagai satu provinsi.
“Hasil paripurna DPR Papua yang menolak keberadaan IJB itu sudah kami tahu sebelumnya. Tanpa kehadiran MRP di IJB pun, hasilnya kami sudah tahu bahwa kedua lembaga itu akan menolak provinsi IJB,” ujar Bupati Fakfak, Wahidin Puarada ketika diminta tanggapannya atas keputusan DPR Papua beberapa waktu lalu.
“Pemerintah harus hati-hati terhadap orang-orang yang mengaku NKRI tetapi dibalik itu tidak setuju dengan pemekaran di tanah Papua dengan dalih karena tidak sesuai prosesnya dengan Undang-undang Otonomi Khusus untuk Papua. orang-orang yang tidak setuju dengan pemekaran itu sama saja dengan tidak menghendaki rakyat Papua maju. Sebab pemekaran wilayah dengan sendirinya membuat rentang kendali pemerintahan jadi mudah. Membuat rakyat di distrik jadi dekat dengan kabupaten dan provinsinya. Lihat saja contoh kasus Yahukimo. Karena saking banyaknya kabupaten yang diurus, ada orang kelaparan (di Yahukimo) Gubernurnya tidak tahu. Dia justru tahu lewat pemberitaan di Pers,” lanjut Wahidin Puarada yang baru beberapa bulan lalu dilantik Gubernur Timbul Pujianto untuk kedua kalinya sebagai Bupati Fakfak.
Sementara Bupati Manokwari, Dominggus Mandacan, secara tegas mengatakan bahwa putusan DPR Papua adalah putusan yang emosional. “Tidak rasional. Karena putusan diambil tidak melihat kenyataan yang ada dan sudah berjalan selama ini di Provinsi Irian Jaya Barat. Putusan DPR Papua dan MRP itu apa sudah dipikir akibatnya yang akan timbul kalau memang benar terjadi demikian?” ujar Bupati Mandacan.
Para Bupati di wilayah IJB tersebut meminta pemerintah pusat agar dengan tegas menganulir keputusan yang dibuat oleh DPR Papua maupun MRP-nya yang mereka nilai penuh dengan rekayasa. Sebab apabila pemerintah pusat mengikuti alur pemikiran yang keliru itu maka kosekuensinya para Bupati yang telah dilantik oleh Gubernur Irian Jaya Barat Timbul Mulyono, dengan sendirinya dinyatakan tidak sah. Mereka malah menyatakan telah siap untuk meletakan jabatannya secara beramai-ramai. Alasannya, kalau provinsi Irian Jaya Barat dianggap tidak sah keberadaannya maka Gubernur Tumbul Mulyono juga tidak salah dalam mengembangkan tugasnya selama ini. Termasuk juga para Bupati yang dilantik oleh pejabat Gubernur yang bersangkutan.
“Ya, kalau provinsinya dianggap tidak sah, maka otomatis Gubernurnya juga tidak sah dan bupati yang dilantik oleh gubernur tersebut juga tidak sah. Karena itu, kami siap untuk meletakan jabatan, baik sebagai bupati maupun wakil. Tetapi kami minta, siapa yang harus betanggung jawab atas kevakuman pemerintahah yang terjadi serta gejolak yang timbul di masyarakat.itu harus jelas dulu, apa MRP atau DPR Papua.setelah jelas penangung jawabnya, jabatan yang sekarang ini kami sandang akan kami lepaskan,” tandas Dominggus Mandacan.
Masalah ini akan disampaikan kepada petinggi pusat dalam pertemuan senin depan bersama MRP dan DPR Papua. sehingga diharapkan, keputusan pemerinatah pusat dalam menyelesaikan permasalahan yang dibuat MRP dan DPR Papua, benar-benar mendinginkan suasana di Irian Jaya Barat yang saat ini masyarakat nya lagi adalam suasana damai dan tentram. Bupati Mendacan bahkan sedikit emosi lantas mengatakan, “Jangan sampai terjadi kasus poso dan tempat lain terjadi di tanah Papua apalagi di IJB, karena kita sudah sepakat bahwa Papua adalah tanah damai dan jangan kita kotori dengan tindakan-tindakan yang tercela.”
Sementara Bupati Teluk Wondama, Albert Torey mengatakan bahwa kekhwatiran MRP yang dituangkan dalam putusannya kepada DPR Papua adalah sangat berlebihan dan terkesan mengada-ada. Soal penambahan atau pengurangan personil TNI di Papua memang diakui adalah harus diatas kehendak masyarakat, karena keberaan alat Negara tersebut adalah adalam rangka melindungi rakyat bukan menciderai rakyat. Tentang masalah migrant yang datang dari Papua akibat adanya provinsi bari Irian Jaya Barat menurutnya tidak perlu dikhawatirkan, karena ada caranya untuk memproteksi sehingga orang Papua akan menjadi tuan di negerinya sendiri. Apalagi mengisi pembangunan itu butuh pihak lain yang sudah maju ilmu dan teknologinya. “Kita butuh saudara-saudara kita dari luar Papua untuk sama-sama kita bangun raksasa yang sedang tidur ini,” Kata Torey.
(ary, arifin, gatot, shinta)

Ketika Kepentingan Menyingkirkan Aturan Buat IJB

tifa papua-17 Februari 2006,

Pemekaran IJB adalah target politik keamanan oleh Pemerintah Pusat. Aturan hukum pun tak diperdulikan.

Pagi itu, 27 Januari 2003 publik Papua tiba-tiba dikejutkan oleh keluarnya Inpres Megawati Soekarnoputri no 1 tahun 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia ini tentang percepatan pelaksanaan UU Nomor 45 tahun 1999 mengenai pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Keluarnya Inpres dikirim melalui radiogram ke Pemerintah Provinsi Papua.
3 hari sesudah keluarnya Inpres, anggota DPR RI asal Papua antara lain Ruben Gobay, Simon Patrice Morin, Alex Hasegem, dan Marthina Mehue Wally mengeluarkan keberatannya atas keluarnya Inpres itu. Alasannya, Pasal 76 UU Otonomi Khusus yang keluar satu tahun sebelumnya telah mengatur mekanisme pemekaran provinsi di Provinsi Papua.
Mereka memiliki firasat, Inpres itu akan memecah belah rakyat Papua. Terbukti ketika terjadi gejolak di Timika Agustus 2003. Setidaknya 5 orang tewas akibat adanya kerusuhan yang bermula dari Deklarasi Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, 23 Agustus 2003. Dua kubu yang pro dan kontra pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah bentrok selama dua hari, satu hari setelah deklarasi. Bentrokan berlanjut 4 hari kemudian.
Sebetulnya pro kontra ini pernah terjadi 4 tahun sebelumnya. Namun antisipasi dari DPRD Irian Jaya kala itu mampu meredakan gejolak di berbagai tempat di Papua. Putusan untuk menolak UU No 45 tahun 1999 dan Keppres No 327/M/1999 mampu meredakan ketegangan antar masyarakat Papua yang pro kontra soal pemekaran. Keputusan itu dituangkan DPRD Irian Jaya dalam putusan No 11/DPRD/1999.
UU 45 tahun 1999 mengatur tentang pemekaran Papua menjadi tiga provinsi, sementara Keppres 327 tahun 1999 mengatur pengangkatan Abraham Oktavianus Atururi dan Hermam Monim sebagai Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat dan Tengah.
Bila 4 tahun setelah itu pembentukan Irian Jaya Tengah melalui Inpres mengalami gejolak, tidak demikian yang terjadi di Irian Jaya Barat. 10 hari setelah keluarnya Inpres Megawati, Abraham Oktavianus Atururi mendeklarasikan Provinsi Irian Jaya Barat tanggal 6 Februari 2003 di Manokwari. Pelepasan selubung papan nama pun berjalan mulus. Deklarasi sekaligus diikuti pengukuhan dirinya sebagai Gubernur.
Deklrasi ini pun mulai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Maklum, upaya mendorong Megawati untuk mengeluarkan Inpres lebih sering dilakukan oleh masyarakat di Irian Jaya Barat. Beberapa bulan sebelum Megawati mengeluarkan Inpres-nya, tepatnya tanggal 20 September 2002, sebanyak 311 orang tokoh masyarakat Irian Jaya Barat menemui Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Jakarta. 311 orang ini datang bersama Sekjen Komnas Reaktivisasi Provinsi Irian Jaya Barat Jimmy Demianus Ijie –saat ini menjabat Ketua DPRD Irian Jaya Barat-, Ketua Irian Jaya Crisis Center (IJCC) David Obadiri dan dua kepala suku yakni Kepala Suku Besar Maybrat Sorong Yahanes Kareth serta Kepala Suku Besar Sebyar Arandai dan Waeriagar Teluk Bintuni Manokwari Isaias M. Bauw.
Mereka menyampaikan aspirasi mengenai pengaktifan Provinsi Irian Jaya Barat. Jimmy atas nama masyarakat Irian Jaya Barat meminta Presiden dan Mendagri agar melantik kembali Abraham Octavianus Ataruri menjadi Gubernur Irja Barat selambat-lambatnya 12 Oktober 2002.
Beberapa alasan yang mereka sampaikan ke Megawati adalah pemekaran bisa meredam upaya separatisme yang ada di Papua. Mereka beranggapan, dengan adanya pemekaran konsentrasi kekuatan pro-Papua Merdeka menjadi terpecah. Sementara kalau menunda-nunda realisasi provinsi baru bisa memberi kesempatan pada kelompok separatis Papua untuk terus berkonsolidasi dan semakin menyuburkan nasionalisme Papua.
Mereka pun sempat memberikan deadline ke Megawati untuk membentuk Provinsi Irian Jaya Barat tanggal 15 Januari 2003. Namun, akhirnya Megawati menyetujui permintaan itu tanggal 27 Januari 2003 dengan mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2003. Meski terlambat, Inpres ini disambut baik oleh publik di Manokwari. Pemerintahan sementara pun akhirnya berjalan dibawah kendali Abraham Oktavianus Atururi.
Selang beberapa bulan kemudian, pembentukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Irian Jaya Barat disetujui oleh KPU. Pembentukan ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Legeslatif di wilayah Irian Jaya Barat. Pembentukan KPUD ini sempat menuai protes dari Jayapura. Kendati diprotes Jayapura, ribuan massa dibawah kendali Hermus Induw meminta agar KPUD Provinsi Irian Jaya Barat tidak dicabut. Permintaan itu disampaikan didepan anggota Komisi I DPR RI yang datang ke Manokwari, 13 Oktober 2003.
Usai pemilihan legeslatif tahun 2004, terbentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irian Jaya Barat. Dewan ini pun mengukuhkan Jimmy Demianus Ijie sebagai ketuanya. Keberadaannya juga diakui secara sah oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

BILA MANOKWARI menyambut baik Inpres-nya Megawati, Jayapura tidak demikian. Sejak keluarnya Inpres, gelombang protes berdatangan. Berbagai aksi massa menentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat silih berganti bermunculan.
Aksi dengan mengerahkan massa sekitar 500-an orang ke DPR Papua (saat itu masih DPRD Papua) terjadi 24 Oktober 2003. Aksi diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa dan kembaga masyarakat adat.
4 hari kemudian giliran Forum Komunikasi Gererasi Muda Papua (FKGMP) di Jakarta menyerukan pemboikotan Pemilu 2004 berkaitan terjadinya proses pemekaran sepihak yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pembina FKGMP Andy D Manoby saat itu malah meminta MK untuk menguji materiil pemekaran Provinsi Papua dari UU nomor 45 tahun 1999 dengan UU nomor 21 tahun 2001.
Upaya untuk meminta uji materiil ini membuahkan hasil satu tahun kemudian. MK menggugurkan dasar hukum pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, baik UU no 45 tahun 1999 di masa pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Inpres I 2003 di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun MK tetap melihat keberadaan provinsi itu yang telah memiliki seperangkat alat pemerintahan, semisal DPRD. MK pun merekomendasikan ke pemerintah untuk segera membuatkan dasar hukum yang lain buat Provinsi Irian Jaya Barat.
Dasar hukum untuk IJB ini yang sekarang masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat Irian Jaya Barat agar bisa melaksanakan Pilkada secepatnya. Sesuai mekanisme yang disepakati, pembuatan dasar hukum untuk pemekaran di seluruh wilayah Provinsi Papua melalui rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua. “Perlu mekanisme hukum yang benar. Artinya, Pemerintah Pusat di Jakarta harus mengerti bahwa inilah aturan yang disepakati di UU Otsus,” kata Ketua Kelompok Masyarakat Jakarta Peduli Papua (Pokja Papua) A Patra M Zen.
Selain mekanisme hukum, Patra sebenarnya melihat mekanisme politis lebih kental. “Bila yang terjadi demikian, semestinya ada upaya-upaya politik agar permasalahan bisa dibawa ke DPR.”
(gatot aribowo)